Runtuhnya Dinasti PDIP di Bali

Runtuhnya Dinasti PDI-P di Bali

Oleh: Wayan Gede Suacana

Setelah sekian lama mendominasi perpolitikan kini kekuasaan PDIP di Bali mulai bergeser, kalau tidak dikatakan runtuh.  Dua kekalahan beruntun yakni dalam Pilgub Bali dan Pilbub Klungkung bisa menjadi parameternya. Putusan Mahkamah Konstitusi 20 Juni 2013 dalam sengketa Pilgub Bali menyatakan pasangan PAS kalah dalam Pilgub Bali 15 Mei 2013 lalu dengan selisih sangat tipis. Hanya selisih 996 suara atau 0,04% dari pasangan Pasti-Kerta yang diusung antara lain oleh Partai Golkar dan Demokrat.

Dalam Pilbup Klungkung 23 Agustus 2013 lalu, pasangan Anak Agung Gede Anom dan I Wayan Regeg yang diusung PDIP juga tidak berhasil meraih kemenangan setelah dikalahkan pasangan I Nyoman Suwirta dan I Made Kasta yang diusung partai PNBKI, PKPB, dan Gerindra.

Fenomena ini menunjukkan bahwa peta kekuatan politik di Bali sudah mengalami perubahan yang signifikan, dimana partai-partai politik selain PDI-P seperti Partai Golkar dan Demokrat mulai ikut memegang kendali pemerintahan. Bahkan partai-partai “gurem” mulai mendapat di hati masyarakat. Mulai keroposkah tulang-tulang kokoh partai banteng? Fenomena saat ini berbeda jauh dari situasi di tahun 1999, ketika PDI-P dan Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri, sangat berkibar di Bali. Partai yang bermetamorfosis dari “partai sandal jepit” ke “partai wong cilik” ini dielu-elukan masyarakat Bali. Bahkan, Bali menjadi salah satu “kandang banteng”, salah satu basis kemenangan PDI-P saat itu.

Masyarakat pemilih tampaknya sudah mulai cerdas dan melakukan pilihan politik yang berbeda kini. Tidak semata-mata berdasarkan ikatan emosional, tetapi sudah berdasarkan alasan-alasan yang lebih rasional. Konsekuensinya, promosi dan manajemen dalam tubuh PDI-P tidak lagi bisa dilakukan secara konvensional hanya dengan mengandalkan ikatan emosional dengan meminta petunjuk dan restu dari pusat.

Sebagai sebuah partai massa PDI-P memiliki banyak pendukung setia (Marhaenis, Soekarnois, Nasionalis, dan mungkin juga kelompok populis). Keunggulan PDI-P adalah jumlah pendukungnya yang besar yang menjadi sumber utama politiknya. Dibutuhkan suatu sistem pengorganisasian yang kompleks dan rumit untuk memelihara loyalitas pendukung ini. Oleh karena tekanannya lebih pada jumlah dibandingkan dengan kualitas, maka partai ini seringkali kekurangan kader-kader yang siap untuk jabatan publik tertentu.

Dalam perkembangannya hingga kini, PDI-P telah menunjukkan pergeseran partai dari karakteristik semula mass party ke arah leader oriented mass party. Hal ini tampak dari tetap kuatnya pengaruh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan lingkaran elitnya untuk  menentukan agenda kebijakan strategis partai. Dalam setiap ajang pilgub dan pilbub/ pilwali di Bali sejak masa reformasi hingga kini, fenomena itu tampak begitu kental. Transformasi partai dalam kondidi seperti itu bisa jadi merupakan sebuah keniscayaan. Manaj emen partai mesti segera dibenahi dengan cara mentransformasikan nilai-nilai demokrasi yang dianut selama ini untuk mendorong bekerjanya struktur, perilaku dan budaya baru dalam tubuh PDI-P yang berbasiskan pada nilai-nilai demokrasi substansial.

Oleh karena itu transformasi PDIP-Bali paling tidak menuntut beberapa hal. Pertama merumuskan kembali strategi dasar untuk rekrutmen. Dalam melakukan rekrutmen bagi kader partai, partai harus selalu sensitif   dengan “pasar”, membaca kemauan ”pasar”, dan merumuskan strategi dasar untuk melakukan rekrutmen. Kedua, merumuskan pembagian otoritas atau kewenangan terhadap urusan-urusan kepartaian diantara propinsi dan kab/kota. Dalam kaitan ini harus ada standar kapasitas minimal dari pengorganisasian dan pengelolaan partai untuk melaksanakan program-program peningkatan kapasitas bagi para pengurus dan aktivis parpol serta merumuskan struktur mekanisme procedure akuntabilitas partai Ketiga, Melakukan elaborasi strategi manajemen pada tingkat  empirik dan instrumen pendukung pelembagaan partai politik dengan memahami kondisi  partai politik akan bisa dikembangkan manajemen strategis untuk mendorong kerjsama antar partai,  membangun budaya politik berbasis pluralitas dan pendelgeasian kewenangan pada  tingkat lebih rendah Adapun indikator yang digunakan melputi;  derajat sistem, derajat identitas nilai, otonomi memutuskan, derajad citra publik.

Ada sejumlah persyaratan yang mesti dipenuhi. Pertama, ada standar kapasitas minimal pengorganisasian partai untuk melaksanakan program-program peningkatan kapasitas bagi para pengurus dan anggota, serta terumuskannya struktur dan mekanisme prosedur akuntabilitas partai. Kedua, ada rumusan strategi dasar untuk melakukan rekrutmen. Dalam melakukan rekrutmen bagi kader partai, PDIP harus selalu sensitif   dengan “pasar”, membaca kemauan ”pasar”, dan menjalankannya secara konsisten dan berkesinambungan. Dalam konteks ini, layak dicermati kemunculan sosok Jokowi yang sedang “naik daun” dan berhasil mencapai peringkat atas popularitas hasil  survei beberapa lembaga independen, sehingga bisa dijadikan good practices dalam implementasi governance. Ketiga, mengembangkan manajemen strategis untuk mendorong transformasi internal dengan membangun budaya politik berbasiskan pluralitas dan pendelegasian kewenangan pada  tingkat lebih rendah.

Dimuat dalam Majalah Bali Post 04/ 23-29 September 2013

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: