MDGs Minus Integritas Sektor Publik

MDGs Minus Integritas Sektor Publik

Oleh Wayan Gede Suacana

Deklarasi Milenium yang ditandatangani oleh Indonesia bersama-sama dengan 189 negara lain di New York pada September 2000, berisi delapan tujuan pembangunan dalam Milenium ini (MDGs). Selain penurunan jumlah penduduk miskin dan mengakhiri kelaparan, target MDGs lainnya adalah pendidikan, kesetaraan jender, kesehatan anak dan ibu, penanggulangan HIV/ AIDS, kelestarian lingkungan dan kemitraan global.

Pada 3-4 Agustus lalu, Indonesia menjadi tuan rumah Pertemuan Khusus Tingkat Menteri mengenai MDGs di Asia Pasifik. Pada kesempatan itu Wakil Presiden Boediono menyatakan,  target MDGs yang telah dicapai di Indonesia,  adalah pertama, memotong setengah proporsi penduduk yang hidup di bawah US $ 1 per hari serta meningkatkan deteksi dan penyembuhan TBC. Kedua, kelompok target MDGs yang kemungkinan besar akan dapat dicapai tahun 2015,  antara lain memastikan kesempatan setiap anak indonesia untuk dapat akses pendidikan dasar, menghapus kesenjangan jender pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. dan menekan rasio kematian balita. Ketiga, kelompok target MDGs yang akan dicapai pada 2015, namun membutuhkan percepatan dan upaya-upaya khusus, seperti kerja sama regional.

Upaya Pemerintah Indonesia merealisasikan MDGs pada tahun 2015 akan sulit karena pada saat yang sama pemerintah juga harus menanggung beban pembayaran utang yang sangat besar. Program-program MDGs seperti pendidikan, penurunan kemiskinan, kelaparan, kesehatan, lingkungan hidup, dan kesetaraan jender membutuhkan biaya yang cukup besar. Merujuk data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan, per 31 Agustus 2008, beban pembayaran utang Indonesia terbesar akan terjadi pada tahun 2009-2015 dengan jumlah berkisar dari Rp 97,7 triliun (2009) hingga Rp 81,54 triliun (2015) rentang waktu yang sama untuk pencapaian MDGs. Jumlah pembayaran utang Indonesia, baru menurun drastis (2016) menjadi Rp66,70 triliun. Tanpa upaya negosiasi pengurangan jumlah pembayaran utang Luar Negeri, Indonesia akan gagal mencapai tujuan MDGs.

  • Integritas dan CPI Rendah

Tingginya utang Luar Negeri Indonesia itu masih diikuti dengan praktik korupsi yang kian menggurita di berbagai sektor publik. Bahkan temuan Indonesian Corruption Watch (ICW) memperlihatkan kecenderungan korupsi pada semester I, dari 1 Januari hingga 30 Juni 2010 meningkat dua kali lipat dibandingan periode yang sama tahun 2009. Keuangan daerah (APBD) tercatat sebagai sektor yang paling rentan untuk dikorupsi.

Transparancy International beberapa waktu yang lalu telah meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi (CPI).  Indeks tersebut mengukur persepsi terhadap tingkat korupsi pada sektor publik dalam dan untuk mengambil potret sesaat persepsi korupsi di negara yang disurvei. CPI adalah indeks gabungan dari 13 poling/survei yang dilakukan oleh 10 lembaga independen.  180 negara masuk dalam pengukuran CPI 2009. Indeks pengukuran memiliki skala antara 0 (sangat korup) sampai dengan 10 (sangat bersih). Sebagian besar negara yang masuk dalam pengukuran ternyata mendapat skor di bawah 5. Score CPI Indonesia adalah sebesar 1.7 pada 1999 dan sedikit meningkat menjadi 2.8 pada 2009. (sumber www.tiri.or.id).

Rendahnya score CPI Indonesia merupakan petunjuk dari adanya beberapa persoalan mendasar korupsi di sektor publik dalam suatu daerah/ negara. CPI dapat memberikan gambaran awal mengenai situasi korupsi di suatu negara. Namun perangkat analisis CPI tidak dapat memberikan gambaran mengenai penyebab korupsi maupun institusi mana yang perlu diperbaiki dalam suatu negara. Dalam CPI tersebut posisi Indonesia berada diatas 66 negara lain yang disurvei. Memang perkembangan peningkatan ini cukup menggembirakan, akan tetapi meski memberikan petunjuk perkembangan yang positif dari tahun ketahun, Indonesia tetap berada tetap dibawah level “aman” yaitu nilai 6.

Permasalahan yang sering dikemukakan dalam menyikapi CPI pada umumnya adalah rendahnya sistem integritas disemua level pemangku kepentingan. Rendahnya kesadaran tentang sistem integritas disemua level ini diperparah dengan penegakan hukum yang masih jauh dari harapan, para penegak hukum yang diharapkan menjadi benteng terakhir “pengawasan” dan “penindakan” masih terombang-ambing dalam arus kekuasaan, uang dan komitmen profesionalitas. Masing-masing “bermain” dengan kewenangan serta kepentingan masing-masing.

  • Membuka Harapan

Filosofi dari dibuatnya CPI jika dikaitkan dengan kondisi Negara Indonesia menimbulkan pemikiran untuk penyediaan pelayanan sosial dasar yang bermutu oleh lembaga-lembaga yang kompeten, bertanggung jawab, tanggap dan akuntabel sering dipandang sebagai perwujudan dari tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam proses desentralisasi Indonesia yang cepat, sebagian besar tanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang berbasis sistem integritas dialihkan ke pemerintah di tingkat kabupaten/kota. Di tingkat kab/kota sering timbul beberapa masalah tersendiri yaitu kompetensi penyelenggara negara, fasilitas yang dimiliki dan komitmen yang kuat dari pimpinan tertinggi.

Sedangkan dalam rangka optimalisasi pencegahan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berupaya menelusuri akar permasalahan korupsi di sektor pelayanan publik serta mendorong dan membantu lembaga publik mempersiapkan upaya-upaya pencegahan korupsi yang efektif pada wilayah dan layanan yang rentan terjadinya korupsi. Bahkan KPK akan segera
melakukan survei integritas terhadap pejabat-pejabat tinggi negara Republik Indonesia. Hal ini diputuskan setelah KPK mempelajari pengalaman Komisi Antikorupsi Korea Selatan dalam menilai para pejabat publiknya. Artinya, untuk ke depan tidak hanya instansi yang akan dinilai tetapi juga para pejabatnya untuk memantau kinerjanya secara berkesinambungan.

Optimalisasi pencegahan korupsi ini bisa membuka peluang bagi peningkatan CPI dan integritas sektor publik bila memenuhi setidaknya tiga hal. Pertama, secara sistemik dengan adanya pembenahan dan pemberdayaan suprastruktur maupun infrastruktur lembaga, serta penguatan kapasitas sumberdaya aparat. Kedua, secara abolisionistik dengan adanya peningkatan kesadaran hukum, partisipasi masyarakat dan penegakkan hukum. Dalam kaitan ini rencana survei integritas yang akan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat-pejabat tinggi negara Republik Indonesia patut didukung. Dalam survei integritas tersebut setiap pejabat publik nantinya akan dipantau dan dinilai diantaranya berdasarkan penyerahan laporan kekayaannya, kemungkinan menerima suap, dan dugaan penyelewengan lainnya. Ketiga, cara moralistik dengan menegakkan integritas terutama di sektor publik dengan memegang teguh prinsip dan sikap pejabat untuk tidak melakukan korupsi dan tindakan-tindakan maladministratif lainnya. Pejabat yang berintegritas menggunakan kekuasaan dan kewenangannya hanya untuk tujuan yang sah menurut hukum.

Penulis, anggota PIEN dan CRC Center, Universitas Warmadewa

Satu Tanggapan

  1. Implementasi dari kegiatan penanggulangan HIV-AIDS sangat penting untuk menekan insiden HIV-AIDS di Bali, karena masih sulitnya sosialisasi agar masyarakat mau VCT-nya….

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: