Budaya Politik Lokal

MEMBANGUN BUDAYA POLITIK LOKAL

Oleh

Wayan Gede Suacana

Masyarakat Bali menjelang pilkada pada bulan Mei nanti masih cenderung memperlihatkan bentuk budaya politik campuran yakni Subjek Partisipan. Walaupun tidak seantusias sebagaimana keikutsertaan mereka dalam pilkada sebelumnya, masyarakat masih patuh dan ikut serta dalam pilkada karena dianggap sebagai kewajiban semata atau  akibat adanya kontrol sosial.

Pada pilkada sebelumnya sebagian besar rakyat pemilih berduyun-duyun mendatangi  bilik suara, walau tidak memahami visi, misi, dan rencana strategis sang kandidat, tidak tertarik  dengan materi kampanye yang disodorkan, tidak begitu kenal calonnya dan tidak perduli dengan hasil pilkada nanti. Namun, hal itu dilakukan semata-mata untuk menghindari kontrol sosial dan kecemasan yang muncul karena melanggar norma yang sudah mapan di masyarakat. Hanya sebagian kecil masyarakat yang ikut pilkada karena kesadaran akan hak-hak politiknya. Mereka berpartisipasi dalam pilkada dengan keyakinan bahwa kepesertaannya dalam pilkada adalah metode untuk mengevaluasi, memilih kepala dan wakil kepala daerah dan untuk mempengaruhi arah kebijakan daerah.

Secara umum masyarakat yang memiliki bidang prioritas peralihan dari subjek ke partisipan akan cenderung mendukung pelaksanaan pilkada dan memberikan dukungan terhadap sistem yang demokratis. Dalam budaya subjek partisipan tersebut sebagian warga negara telah memiliki orientasi-orientasi masukan yang bersifat khusus dari serangkaian orientasi pribadi sebagai seorang partisipan. Sementara itu sebagian warga negara yang lain terus diarahkan dan diorientasikan kearah suatu struktur pemerintahan otoritarian dan secara relatif memiliki rangkaian orientasi pribadi yang pasif. Dengan demikian, terjadi perbedaan orientasi pada masyarakat, sebagian yang cenderung mendorong proses partisipasi aktif warga negara, sebagian lain justru sebaliknya bersifat pasif. Masyarakat dengan pola budaya itu, orientasi budaya partisipan dapat mengubah karakter sebagai bagian dari budaya subjek. Hal itu karena terjadi dalam kondisi yang saling berebut pengaruh antara orientasi demokrasi dan otoritarian. Persoalannya masyarakat harus mampu mengembangkan sebuah bentuk infrastruktur politik mereka sendiri yang berbeda. Meskipun dalam beberapa hal tidak dapat menstransformasikan sub-kultur subjek kearah demokratis, mereka dapat mendorong terciptanya bentuk-bentuk perubahan.

Di samping itu dalam budaya politik campuran seperti itu berpotensi berkembang apa yang oleh Gandhi disebut sebagai salah satu dosa sosial yaitu kehidupan politik tanpa dilandasi oleh prinsip dasar (politics without principles). Kehidupan politik lebih mengedepankan permainan uang, kata dan perebutan kekuasaan sebagai gejala infantilisme yang jauh dari dunia pikir, refleksi dan kontemplasi.

  • Beberapa Prinsip

Ada beberapa prinsip yang mesti dipegang oleh pihak-pihak yang berkompetisi dalam pilkada untuk bisa membangun budaya politik di tingkat lokal.

Pertama, menghargai hak-hak individu dengan tetap berpegang pada ajaran Tat Twam Asi (toleransi tanpa menonjolkan perbedaan). Hal ini merupakan prasyarat mendasar yang perlu dijadikan acuan bersama dalam merumuskan politik demokratis yang berbasiskan pada nilai-nilai kearifan lokal. Praktik ini akan menjadikan setiap krama Bali memiliki semangat penghargaan terhadap heterogenitas, dialog kultural, trans-kultural,  inklusivisme, pertukaran mutual, toleransi dan keterbukaan yang kritis. Memandang sesama krama, apapun perbedaannya sebagai saudara bukan sebagai musuh yang harus dihancurkan. Kedua, setiap kandidat bupati/ walikota berkomitmen untuk mewujudkan kebaikan bersama serta rela berkorban untuk kepentingan rakyat. Dalam Kakawin Nitisastra (Sargah XIII:9 Wirama Sardulawikridita) dinyatakan bahwa pangkal kesulitan yang terbesar bagi manusia tersembunyi dalam dirinya sendiri. Nafsu ingin berkuasa menyebabkan orang tak dapat mencapai kebaikan yang dicita-citakan. Itu pula yang menyebabkan semua pengetahuan yang dikumpulkan sejak lama hilang. Kemudian tidak dapat dicari akhirnya habis tanpa meninggalkan bekas. Oleh karena itu dalam kitab Arthasastra ditegaskan bahwa pemimpin berkewajiban mewujudkan kebaikan bagi rakyatnya. Menurut Kautilya, penulis buku ini, pemimpin harus berprinsip lebih banyak menyediakan waktu untuk rakyat. Ia harus bisa membagi waktu: 4 jam untuk istirahat, 3 jam untuk makan dan hiburan, serta selebihnya diabdikan kepada rakyat. Seorang pemimpin harus rela mengorbankan sebagian besar waktunya untuk melayani kepentingan rakyat.

Ketiga, hak dipilih dan memilih dilandasi dengan kearifan lokal seperti “de ngaden awak bisa” dan “de ngulurin indria” bisa dipergunakan sebagai nilai kontrol dan kualitas moral untuk mengendalikan ambisi untuk berkuasa (Zuhro, 2009). Disamping itu dengan “paras paros”  akan bisa saling memberi dan menerima pendapat orang lain, “tatas”, “tetes” atau kehati-hatian dalam bertindak, “salunglung sabayantaka” atau bersatu teguh bercerai runtuh serta “merakpak danyuh” yang dimaknai perbedaan pendapat tidak harus menghilangkan persahabatan (Suastika, 2005). Nilai-nilai kearifan lokal ini tidak hanya diketahui tetapi juga dimaknai dan dilaksanakan dalam konstelasi politik nanti.

Keempat, pelibatan lembaga-lembaga masyarakat sipil yang menjadi wadah bagi masyarakat di luar lembaga adat. Lembaga-lembaga tersebut antara lain Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali, Majelis Desa Pakraman (MUDP, MMDP), Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI),  Para tokoh terutama di kedua lembaga yang pertama ini menjadi strategis ketika masih berlaku tradisi pemisahan politik dan adat. Kedua lembaga ini semestinya bisa memberikan rambu-rambu pada aktivitas politik di lapisan masyarakat bawah (grass roots). Kelima, tetap menjaga tradisi kebebasan berserikat dan berkumpul yang disalurkan melalui forum musyawarah, seperti “paruman” yang dilaksanakan secara berkala di balai desa. Dalam “paruman” krama dilatih berdemokrasi dengan tetap menghormati pendapat krama lainnya serta pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat. Tradisi ini bisa tetap dikembangkan dalam hajatan pilkada nanti.

Beberapa prinsip itu setidaknya akan membantu untuk melembagakan partisipasi politik secara substansial yang lebih berorientasi pada nilai, kesadaran dan sikap kesukarelaan individu untuk terlibat dan peduli pada problem sosial politik, ekologis dan ketertiban lingkungan. Peluang munculnya distorsi partisipasi akibat pergulatan berbagai kepentingan yang bernuansa ekonomi-politik akan bisa diminimalkan. Contohnya, penghindaran pada politik uang yang merajalela dan mengacaukan proses partisipasi politik sehingga yang terjadi adalah mobilisasi kelompok yang dimotori oleh semangat ‘jalan pintas’ untuk meraih kekuasaan.. Ketika politik uang merebak guna meraih kekuasaan dengan  menghalalkan segala cara, maka hal ini mengindikasikan de-moralisme politik dan de-institusionalisasi partisipasi warga yang mengingkari tujuan reformasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis.

Penulis, dosen Ilmu Pemerintahan

Fisipol Univ. Warmadewa

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: