Menghadapi Tantangan Hidup Bangsa

MEMAKNAI DHARMA, MENGHADAPI TANTANGAN HIDUP BANGSA

Oleh Wayan Gede Suacana

Dharma disamping sebagai hukum keadilan dan keselarasan yang bersatu padu dalam struktur alam semesta, juga berarti stabilitas dan ketertiban masyarakat serta  kesejahteraan umat manusia. Dengan begitu pemaknaan dharma tidak hanya berhenti pada tataran ritual, tetapi mesti juga diarahkan ke dimensi spiritual agar bisa menghadapi tantangan hidup bangsa yang penuh dengan kemerosotan moral ini.

Idealnya dharma akan menuntun suatu kehidupan yang adil dan harmonis dalam semua hubungan dengan yang lainnya, pada berbagai tingkatan, baik di rumah maupun dalam masyarakat atau bangsa. Kemajuan spiritual akan terjadi karena melaksanakan dharma berarti mengendalikan segala pikiran, perkataan dan perbuatan yang berlawanan dengan hukum keadilan dan keselarasan dari Hyang Widhi.

© Persoalan Hidup Bangsa

Berbagai fenomena menunjukkan betapa dharma masih belum bisa ditegakkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat sekarang ini. Di bidang ekonomi, eksternalitas global sudah menggerus demikian kerasnya. Hal ini tampak dari penerapan sistem ekonomi kapitalis liberal/ neoliberal dengan ketergantungan pada bantuan asing. Kegiatan industri pariwisata telah menyebabkan terjadinya materialisme, individualisme, komersialisme, komodifikasi, dan gejala profanisasi dalam kehidupan. Kondisi ini telah menyebabkan pergeseran nilai budaya dan pemiskinan serta peningkatan beban hidup yang juga akan dialami oleh umat Hindu. Oleh karena itu perlu reorientasi penerapan ajaran agama, yang juga menjadi catatan penting Mahasabha IX PHDI terutama upacara yang banyak menghabiskan dana.

Kondisi keamanan juga masih rawan dengan berbagai aksi kekerasan apalagi dengan penerapan sistem pemilihan umum langsung. Dalam bidang politik dan hukum, arus demokratisasi terlihat semakin deras seiring dengan terbuka lebarnya “kran” liberalisasi politik. Namun, institusi formal hukum sebagai “benteng terakhir” sangat tidak berdaya dan masih sulit ditegakkan di negara kita. Upaya pemberantasan korupsi yang sempat memunculkan harapan dengan keberhasilan KPK mengungkap beberapa kasus korupsi beberapa waktu lalu, kembali pudar seiring kekalahan ‘cicak’ ketika harus dihadapkan bertarung melawan ‘buaya’.

Dalam bidang pemerintahan, otonomi daerah yang idealnya mampu meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, ternyata hanya dimanfaatkan untuk keuntungan finansial dan politik segelintir elite lokal. Di bidang kebudayaan kita melihat berbagai perilaku politik para pejabat dan elite masih dominan dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan yang bersifat extended family, dan budaya patrimonial yang di samping bersifat “adiluhung”, ternyata juga masih sangat permisif bagi pertumbuhan partikularisme.

Sebagai bagian tak terpisahkan dari bangsa Indonesia, umat se-Dharma tentunya juga menghadapi persoalan tersebut. Bagi umat Hindu persoalannya adalah bagaimana menghubungkan dirinya sendiri dengan persoalan hidup bangsa itu, yaitu dengan berupaya mengatasi berbagai persoalan  tersebut dengan berlandaskan dharma.

© Pemaknaan Dharma

Sejauh mana umat Hindu dapat menghadapi tantangan-tantangan besar tersebut dan selanjutnya dapat berperan dalam pembangunan bangsa, adalah tergantung pada pemaknaan dan revitalisasi dharma dalam kehidupan. Dharma semestinya tetap diikuti untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana ditunjukkan oleh orang bijaksana (Atharvaveda VII.97.7). Umat yang menempuh jalan dharma akan diberkahi dengan kemakmuran dan juga dilimpahi dengan keturunan (generasi) yang berbudi luhur (Rgveda X.63.13). Kemenangan dan kebahagiaan sejati dalam hidup adalah hasil dari pelaksanaan dharma. Kemenangan demikian bukan berasal dari kenikmatan yang berasal dari kesenangan sementara. Kerja keras yang dilakukan untuk menegakkan dharma akan menghasilkan kepuasan dan kebahagiaan tertinggi. Rahasia kebahagiaan bukanlah dalam melakukan apa yang disukai, tapi dalam menyukai apa yang harus dilakukan.

Dharma dalam pendidikan semestinya dimaknai tidak semata-mata memperoleh keterampilan dan keahlian sebagaimana mainstream pemikiran rasionalisme Barat yang lebih mengarah pada material tendency forces (preyoshakti). Tetapi juga mampu melahirkan generasi muda Hindu yang cerdas dan bijaksana yang sesuai dengan spiritual tendency forces (sreyoshakti). Untuk itu sistem pendidikan yang dikembangkan semestinya menyelaraskan antara penekanan logika, dan rasionalitas dengan intuisi dan nilai-nilai kemanusiaan, seperti kasih sayang, kesabaran, dan kejujuran, yang akan membangun kesadaran manusianya. Generasi seperti ini akan bisa terhindar dan menghindarkan diri dari penyakit partikularisme yang masih menggerogoti bangsa ini hingga kini.

Dharma dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dilakukan dengan penerapan prinsip etika dan moralitas. Untuk menjadi pemimpin pemerintahan yang baik adalah  dengan memiliki karakter nasional yang membawahi karakter individu (pribadi). Dengan melepaskan kepentingan pribadi, melepaskan secara total pikiran kepemilikan “punyaku” dan “punyamu”, pemimpin sejati yang berlandaskan dharma senantiasa mempersembahkan segala kemampuannya bagi kesejahteraan bersama dan mengangkat reputasi negaranya.

Dalam kehidupan politik yang berlandaskan dharma pantang untuk menggunakan cara-cara kekerasan (ahimsa). Penyelesaian masalah dengan kekerasan justru akan mengundang kekerasan baru. Kekerasan bukannya menyadarkan lawan politik tetapi justru menyuburkan kebencian dan rasa dendam. Sebaliknya, dengan paham pantang kekerasan, setiap orang dapat mengembangkan cinta kasih dan kemampuannya sehingga dapat mengaktualisasikan diri sebagai makhluk sosial yang menghargai heterogenitas,  inklusivitas, pertukaran mutual, toleransi dan kebersamaan.

Akhirnya, dharma semestinya mampu menjamin tegaknya moralitas, berkembangnya kepercayaan dan kejujuran, rasa tanggung jawab dan karakter, kesadaran nasional dan patriotisme, rasa tanggung jawab sosial, bekerja keras, taat pada hukum, menghormati semua agama, dan rasa tak terpisahkan dengan Hyang Widhi. Pemaknaan kemenangan dharma dari adharma tidak hanya berhenti sampai pelaksanaan ritual tetapi juga diarahkan pada spiritualitas. Jangan sampai sebagai bagian dari bangsa ini, umat Hindu yang agamis, dengan ibadah dan upacara agama yang semarak setiap hari, tetapi  pada saat yang sama juga melakukan hal tercela, seperti korupsi sehingga menjadikan negara ini selalu menduduki peringkat atas negara-negara terkorup yang dibuat oleh lembaga-lembaga penilai internasional.

Penulis, dosen Universitas Warmadewa dan Pascasarjana UNHI Denpasar

Sumber: Harian Bali Post

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: