Gerakan Anti Korupsi dan Integritas Publik

 GERAKAN ANTI KORUPSI DAN INTEGRITAS PUBLIK

Oleh Wayan Gede Suacana

 Pada hari ini 9 Desember 2009 masyarakat dunia memperingati Hari Antikorupsi. Peringatan ini punya nilai strategis di tengah berbagai kasus korupsi yang melanda negeri ini. Sudah 54 tahun (1954-2009) gerakan antikorupsi dilakukan di Indonesia, tetapi hingga kini belum berhasil juga. Padahal berbagai produk legislasi dan lembaga maupun tim  khusus yang menangani persoalan korupsi telah banyak dibentuk.

 Menteri Keuangan Dr. Sumitro ketika bertemu dengan Dewan Pengawasan Keuangan pada 1955 meminta agar dewan itu melakukan penyelidikan di berbagai kementerian, jawatan mengenai ‘geldelijk beheer’ dan pelanggaran hukum yang mungkin terjadi. Menteri Keuangan juga memerintahkan kepada Jawatan Akuntan Negeri untuk mengerahkan seluruh tenaga guna melakukan pemeriksanaan-pemeriksaan (Harian Mestika, 19 Agustus 1955). Setelah itu gerakan antikorupsi terus berlanjut dengan keluarnya berbagai bentuk kebijakan pemerintah, seperti: UU 24 prp/ 1960; Tim Pemberantasan Korupsi (1967); UU 3/1971; Operasi Tertib (1977); UU 28 dan 31/1999; KPKPN (1999); TGPTPK (1999); UU 20 /2001; KPK–UU 30/ 2002; dan Timtas Tipikor (2004).

Pada bulan Maret 1999, BPKP juga telah meluncurkan sebuah buku berjudul Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional (SPKN). Buku setebal 540 halaman itu berisi strategi yang komprehensif dan terintegrasi untuk memberantas korupsi yang didasarkan pada studi yang tidak terstruktur selama beberapa tahun. Walaupun sebagian strateginya telah diimplementasikan tetapi persoalan korupsi seakan tidak pernah tuntas. Korupsi yang semakin berkembang tidak hanya menghambat terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan pengentasan kemiskinan, tetapi juga membuat hukum tidak berdaya di hadapan orang ‘kuat’.

o Pendidikan Integritas

Korupsi tumbuh dan berkembang  karena lemahnya integritas publik. Beberapa abad silam pakar gerakan  reformasi di China, Wang An Shih mengisyaratkan korupsi muncul karena kekuasaan bermoral rendah dan hukum yang lemah. Akar persoalannya terletak pada simton kegagalan akuntabilitas dalam kinerja pemerintahan. Guru besar Public Policy, John F. Kennedy School of Government Harvard University, Robert Klitgaard juga mengungkapkan hal serupa. Dalam Workshop Koordinasi Nasional Jaringan Pendidikan Integritas Masyarakat (Public Integrity Education Network Indonesia atau PIEN) di Universitas Paramadina bekerjasama dengan TIRI-Making Integrity Work, 17-18 November 2009 ia mengutarakan pentingnya integritas publik di perguruan tinggi karena minimnya pendidikan integritas. Para akademisi maupun mahasiswa tidak dididik tentang cara menguatkan integritas atau banyak dari mereka bekerja di lingkungan yang tingkat integritasnya rendah.

Sehubungan dengan itu, penting dimaknai upaya PIEN mendukung perguruan tinggi dan organisasi untuk dapat mengatasi tantangan tersebut. Lewat kerangka kerja itu 47 perwakilan dari 23 perguruan tinggi se-Indonesia telah berkolaborasi guna menghasilkan materi serta sumberdaya yang pro-integritas dan anti korupsi. Hal ini dilakukan melalui berbagai kegiatan akademik antikorupsi seperti konferensi internasional, kursus singkat, jurnal akademik, workshop, mentoring dan dukungan untuk penyusunan kurikulum serta pengembangan modul melalui para anggota PIEN di seluruh dunia.

o Batas Peluang dan Keinginan

 Disamping gerakan pro-integritas dan anti korupsi model PIEN, Jeremy Pope menawarkan strategi memberantas korupsi dengan mengontrol dua unsur paling berperan menimbulkan korusi yakni peluang dan keinginan. Korupsi terjadi jika peluang dan keinginan ada dalam waktu bersamaan. Peluang dapat dikurangi dengan mengadakan perubahan sistematis, sedangkan keinginan dikurangi dengn cara menegakkan hukum dan menjalankan mekanisme akuntabilitas.

Dalam kaitan ini menarik dicermati rencana aksi antikorupsi metode Citizen Report Card (Kartu Rapor Warga) yang dikembangkan oleh World Bank Institute di Universitas Warmadewa bulan lalu. Metode CRC adalah  alat praktik terbaik secara internasional guna meningkatkan kualitas layanan publik. Sebagai alat diagnosa, CRC dapat menyediakan informasi kualitatif dan kuantitatif bagi warga mengenai standar layanan publik. CRC juga mengukur  tingkat kesadaran publik terhadap hak dan tanggung jawab warga. Jadi, CRC merupakan alat yang kuat dengan menyediakan gambaran perbandingan mengenai kualitas layanan dan membandingkan umpan balik antar lokasi/ kelompok demografis guna mengidentifikasi segmen-segmen dimana bagian dari layanan cukup lemah.

Sebagai alat akuntabilitas CRC mengungkapkan  dimana saja lembaga-lembaga yang bertanggungjawab dalam pemberian layanan  belum mencapai apa yang telah ditugaskan atau standar layanan yang diharapkan. Temuan-temuan dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan meminta perbaikan-perbaikan tertentu dalam layanan. Para pelaksana layanan publik dapat terstimulasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Sebagai alat acuan, CRC dapat melacak perubahan jalur dalam kualitas layanan, untuk kurun waktu tertentu. Perbandingan dari temuan-temuan di CRC akan mengungkap perbaikan-perbaikan ataupun penurunan dari pemberian layanan. Dengan menerapkan metode ini  bisa mengungkapkan kasus-kasus korupsi yang terjadi. Umpan balik warga dapat mengungkap biaya-biaya ekstra, yang melebihi biaya yang ditetapkan pada saat menerima layanan publik.

Dengan demikian gerakan antikorupsi dan integritas publik baik melalui PIEN maupun CRC memfokuskan pada tiga hal. Pertama, cara sistemik dengan membenahi dan memberdayakan suprastruktur maupun infrastruktur lembaga, termasuk perguruan tinggi sebagai penghasil SDM. Kedua, cara abolisionistik dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan memberdayakan penegakkan hukum. Ketiga, cara moralistik dengan memperkuat benteng etika, moral birokrat dan politisi dengan cara mengurangi monopoli, membatasi dan mengklarifikasi segala kewenangan serta menerapkan transparansi.

 Penulis, anggota PIEN dan CRC Center Universitas Warmadewa

 Sumber Bali Post, 9 Desember 2009

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: