Korupsi dalam Birokrasi

KORUPSI DALAM BIROKRASI[1]

Oleh I Wayan Gede Suacana[2]

A. FILOSOFI

Birokrasi didefinisikan sebagai:

  1. Tipe organisasi yang dipergunakan pemerintah modern untuk pelaksanaan tugas-tugasnya yang bersifat spesialisasi, dilaksanakan dalam sistem administrasi dan khususnya oleh aparatur pemerintah (Fritz Morstein Marx)
  2. Satu hirarki otoritas yang begitu terperinci, yang mengatasi pembagian kerja yang juga amat terperinci (Victor Thompson)
  3. Sebuah tipe organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar, dengan cara mengkoordinasikan secara sistematik pekerjaan dari banyak orang (Peter M. Blau dan Charles H. Page)
  4. Satu manifestasi sosiologi dari proses rasionalisasi. Organisasi yang difungsikan pada setiap aktivitas yang menuntut koordinasi yang ketat terhadap kegiatan-kegiatan dari sejumlah besar orang dan melibatkan keahlian-keahlian khusus (Max Weber).
  5. Satu alat, atau satu mekanisme yang diciptakan untuk keberhasilan efisiensi implementasi dan tujuan-tujuan tertentu® Birokrasi sebagai satu ikhtiar dari rasionalitas dan efisiensi pelaksanaan pencapaian tujuan dan pemberian pelayanan (S.N. Eisenstadt).
  6. Satu instrumen kekuasaan, untuk melaksanakan pengendalian atas rakyat dan semua bidang kehidupan, serta untuk melangsungkan ekspansi kekuasaan baik untuk kepentingan birokrasi itu sendiri maupun demi kepentingan tuannya. ® Menekankan pada proses birokratisasi (S.N. Eisenstadt).

Ada beberapa pengertian birokrasi (Martin Albrow), yaitu:

  • Organisasi yang rasional
  • Ketidakefisienan organisasi
  • Pemerintahan oleh para pejabat
  • Administrasi  negara
  • Administrasi oleh para pejabat
  • Bentuk organisasi dengan ciri-ciri dan kualitas tertentu seperti hierarki dan peraturan
  • Salah satu ciri yang esensial dari masyarakat modern

  1. Birokrasi dalam Pengertian yang baik atau rasional (bureau rationality): Tokoh: Hegel dan Weber.

Hegelian Bureaucracy: birokrasi yang menjembatani antara negara yang memanifestasikan kepentingan umum dan masy sipil yang memanifestasikan kepentingan khusus dalam masyarakat.

Weberian Bureaucracy: aparat adm yang merupakan unsur terpenting bagi pertumb dan perkemb org untuk mencapai tujuan ttt. Perhatian ditujukan pada struktur yang diatur secara normatif dan mekanisme untuk mempertahankan struktur itu. Hal ini merupakan unsur ‘formal’ yang menjadi ciri khas ideal type of bureaucracy Weber.

  1. Birokrasi dalam pengertian yang buruk, sbg suatu penyakit (bureau pathology): Tokoh Karl Marx, Laski, Robert Michels, Donald Warwick, dll

Birokrasi adalah alat kelas yang berkuasa, yaitu kaum borjuis dan kapitalis untuk mengekspoitasi kelas proletar. Birokrasi adalah parasit yang eksistensinya menempel pada kelas yang berkuasa dan dipergunakan untuk menghisap kelas proletar tadi (Marx).

Birokrasi merupakan sistem pemerintahan di mana kekuasaan ada pada pejabat-pejabat negara yang diselenggarakan sedemikian rupa sehingga merugikan atau membahayakan warganegara (Laski)

Birokrasi adalah struktur yang mesti mengambil bentuk oligarkhi (the iron law of oligarchi – hukum besi oligarkhi dari Robert Michels)

Birokrasi adalah suatu organisasi yang tidak dapat mengoreksi tingkah lakunya dengan cara belajar dari kesalahan-kesalahan (Michael Crozier)

Birokrasi lalu sering dikaitkan dengan kelambanan kerja dan prosedur yang berbelit-belit Þ kritik terhadap tipe ideal birokrasi Weber yang sangat sulit dijumpai dalam realitas.

  1. Birokrasi dalam pengertian yang netral (values free) artinya tidak terkait dengan pengertian baik dan buruk. Tokoh: Almond dan Powell, Josef La Palombara, Lance Castles dll.

Birokrasi adalah sekumpulan tugas dan jabatan yang terorganisasi secara formal, berkaitan dengan jenjang yang kompleks dan tunduk pada pembuat peran formal (role-makers) Þ Gabriel Almond dan Bingham Powell

Birokrasi adalah orang-orang yang bergaji yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintah. Tentu saja termasuk didalamnya adalah para pejabat tentara dan birokrasi militer (Lance Castles)

Birokrat yang paling penting bagi kita adalah mereka yang pada umumnya menduduki peran manajerial, yang mempunyai kapasitas memerintah baik di badan-badan sentral maupun di lapangan, yang pada umumnya digambarkan dalam bahasa administrasi negara sebagai middle atau top management (Joseph La Palombara).

Birokrasi dengan demikian adalah keseluruhan pejabat negara di bawah pejabat politik, atau keseluruhan pejabat negara pada lembaga eksekutif, atau setiap org. yang berskala besar (every big organization is bureaucracy)

Ada tiga macam pendekatan dalam pemahaman birokrasi (Ferrel Heady):

  1. Pendekatan struktural: birokrasi dianggap sebagai susunan yang terdiri dari hirarki otoritas dan pembagian kerja yang amat terperinci (Victor Thompson)
  1. Pendekatan behavioral: karakteristik behavioral, seperti obyektivitas, pemisahan, ketepatan dan konsistensi yang dikaitkan dengan ukuran fungsional pejabat administrasi® perilaku positif yang lekat dengan pencapaian tujuan organisasi birokratik (Carl J. Freiderich)® identik dengan proses birokratisasi.
  2. Pendekatan pencapaian tujuan: birokrasi sebagai alat pencapaian tujuan organisasi, organisasi yang memaksimalkan efisiensi dalam administrasi atau suatu metode pelembagaan perilaku sosial yang terorganisasi dalam kerangka usaha mencapai efisiensi administrasi (Peter M. Blau).

B. DEFINISI DAN KARAKTERISTIK KORUPSI

  1. Secara umum korupsi adalah pengabaian atau penyisihan atas suatu standar yang seharusnya ditegakkan.
  2. Secara khusus korupsi adalah pengabaian standar perilaku tertentu oleh pihak yang berwenang demi memenuhi kepentingan diri sendiri.

C. MODEL KORUPSI DALAM BIROKRASI

Pertama, model korupsi yang paling banyak ditemui dalam hubungannya dengan penyalahgunaan fungsi monopoli dalam sektor publik adalah: uang pelicin, uang semir, suap, sogok, pungli, uang rokok, uang administrasi dan semacamnya. Jasa-jasa pelayanan dalam sektor publik termasuk keputusan-keputusan dan ijin-ijin yang dibuat selalu memiliki “nilai jual” karena permintaan melampaui suplai. Hal ini akibat prosedur resmi yang memakan waktu lama, mempingpong, berbelit-belit, mempersulit, impersonal, mahal serta menyelesaikan di “bawah” meja. Kenyataan ini memunculkan tudingan bernada minor, “kalau bisa diperlambat, kenapa harus dipercepat ?”  Atau, “kalau dapat diperpanjang, kenapa mesti diperpendek ?”, dan “kalau dapat diperdaya, kenapa harus diberdayakan ?”.

Kedua, model korupsi kelas menengah ke atas, yaitu kejahatan kerah putih (white collar crime), karena bersifat elitis, bermodalkan wewenang dan kepintaran. Hilangnya fungsi pengawasan legislator, karena kolaborasi politisi di legislatif dengan birokrat dalam beberapa tahun terakhir telah menciptakan situasi kondusif bagi perkembangan korupsi dalam pemerintahan. Modus yang paling kentara adalah dengan membuat komposisi yang sangat tidak berimbang dengan me-mark up biaya rutin dan meminimalkan biaya pembangunan dalam APBN/ APBD.

Ketiga, model korupsi atas dasar budaya “gotong royong”, saling menolong dapat bermuara dalam bentuk sogok yang membuahkan nepotisme. Promosi pegawai atau penetapan calon legislatif beberapa waktu lalu cenderung tidak lagi mengikuti sistem merit dalam tradisi  Weberian. Tetapi lebih menunjukkan sistem patronase yang didasarkan pada “kedekatan” dan besarnya “tanda terima kasih” yang disiapkan seorang calon. Oleh karena itu, pengrekutan tidak hanya dilihat sebagai prosedur administrasi tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan pendapatan kepada keluarga, partai, klien dan patron lainnya.

Berdasarkan tujuan yang mendorong seorang pejabat publik melakukan korupsi, dibedakan dua bentuk korupsi. Pertama, korupsi politis merupakan penyelewengan kekuasaan yang lebih mengarah pada praktek politik “kotor”, nepotisme, klientelisme, dan sebagainya. Kedua, korupsi material kebanyakan berbentuk manipulasi, penyuapan, penggelapan, dan sebagainya. Faktor-faktor psikologis yang mendorong tindakan korupsi para pejabat adalah seperti terlihat dalam tabel Rogow dan Laswell berikut:

Deprivasi Tuntutan Kesenangan (Indulgence)
Korupsi Politis PenerimaanPengakuan

Persetujuan

Kecintaan

KekuasaanRespek

Pembenaran

Kasih sayang

(afeksi)

Jabatan, bossismePenunjukkan, pemilihan

Pembenaran diri,

superioritas moralis

Kepengikutan, klik,

Penuaan (cornis)

Korupsi Material KesenanganPenghasilan

Kesempatan

Pendidikan

Kenyamanan (kesejahteraan)Kekayaan

Keterampilan

Penerangan (penjelasan)

Kehidupan yang “kaya”“Gaji”, suap, komisi

“Dagang”, manipulasi, promosi,

kombinasi

Informasi “ke dalam”

Pengetahuan dini

(foreknowledge), “tips”

D. MENGAPA TERJADI KORUPSI

  1. Kemiskinan: isu kemiskinan (gaji yang tidak cukup) menjadi semacam “pembenar” mengapa PNS sering korupsi
  2. Kekuasaan yang berlebihan: baik di eksekutif, legislatif dan yudikatif menyebabkan korupsi
  3. Budaya. Prof. Toshiko Kinoshita (Waseda University), masyarakat Indonesia dg sistem keluarga besar (extended family) sebuah masyarakat yg mempunyai nilai bahwa kesuksesan seorang aggota keluarga harus pula dinikmati oleh seluruh anggota keluarga besar itu.
  4. Ketidaktahuan. Penyimpangan peraturan, atau menerima pemberian yang tidak jelas
  5. Kualitas moral yang rendah. Tidak mengimplementasikan etika jabatan
  6. Lemahnya sistem kelembagaan (sistem hukum, sistem birokrasi, mekanisme interaksi di antara lembaga-lembaga yang ada menuntut adanya “suap”)
  7. Telah menjadi penyakit bersama. Korupsi sebagai hal yang sudah lumrah dan wajar

D. MENANGGULANGI KORUPSI

  1. Politik: Ada political will dari pimpinan nasional dan turun kepada pimpinan setiap organisasi
  2. Legal: menegakkan hukum secara adil
  3. Spiritual : Sosialisasi dan implementasi nilai-nilai etika dan moralitas: Mario Teguh, Gede Prama, A A Gym dan seterusnya.
  4. Good Governance, baik di sektor pemerintah, bisnis maupun nirlaba, dan masayarakat sipil
  5. Kelembagaan: mendukung lembaga-lembaga yang mendorong upaya pencegahan korupsi, seperti Komisi Ombudsman, yakni lembaga yang memerikas pengaduan pelayanan publik yang buruk.
  6. Pendidikan: memberikan pendidikan baik dalam konteks formal maupun sosial yang mengembangkan nilai bahwa korupsi adalah nilai yang tidak sesuai dengan peradaban manusia.

D. STRATEGI PENCEGAHAN

  1. 1. Perubahan Sikap dan Prilaku Aparat

Dimulai dari perubahan yang memiliki skala paling kecil sehingga paling mudah dilakukan

  1. 2. Perubahan Proses dan Prosedur Kerja

Perubahan TI dan komunikasi: memperpendek rentang pelayanan publik

  1. 3. Perubahan Organisasi

Perubahan visi dan tupoksi, perubahan fungsi, maupun perubahan struktur birokrasi

  1. 4. Perubahan Subsistem dan Sistem Secara Keseluruhan

Perubahan subsistem kepegawaian dan subsistem keuangan pada sistem administrasi publik  menciptakan tekanan yang sangat besar terhadap struktur organisasi, atau sebaliknya.

D. DESAIN, EVALUASI DAN INSTRUMEN

Penetapan Wilayah Bebas Korupsi, meliputi :

  1. Tidak ada pungutan dalam pengurusan administrasi pelayanan publik di luar yang telah ditentukan ,

Indikator kinerja yang ditetapkan adalah :

–         Akuntabilitas

–         Transparansi

–         Partisipasi

  1. Sistem seleksi CPNS dilakukan secara obyektif dan sesuai kompetensinya

Indikator kinerja yang ditetapkan adalah :

–         Menghasilkan SDM yang berkualitas

–         Tidak ada kolusi dan nepotisme

  1. Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku

Indikator kinerja yang ditetapkan adalah :

–         Barang yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan / spesifikasi

–         Penerimaan barang tepat waktu / sesuai dengan jadwal

–         Jasa yang diperoleh sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan

  1. Prosedur kerja telah disusun tidak lagi berdasarkan jumlah tenaga kerja yang ada

Indikator kinerja yang ditetapkan adalah :

–         Kesesuaian prosedur dengan macam pekerjaan yang diperlukan

–         Kesuaian prosedur dengan sifat pekerjaan

  1. Sistem dan prosedur kerja sudah sesuai dengan ciri organisasi modern

Indikator kinerja yang ditetapkan adalah :

–         Cepat, tepat, akurat dengan mempertahankan kualitas (quality)

–         Biaya (cost), dan ketepatan waktu dalam menghasilkan produk-produk pelayanan (delivery).


[1] Disampaikan dalam Pertemuan Regional Public Integrity Education Network (PIEN), IPD Unud, 25-26 Agustus 2009

[2] Dosen Fisipol Universitas Warmadewa

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: