Korupsi Oleh Wakil Rakyat

KORUPSI OLEH WAKIL RAKYAT

Oleh: Wayan Gede Suacana

Sebagai wakil rakyat, anggota DPR dan DPRD semestinya peka dengan kepentingan rakyat. Tetapi kenyataannya justru mereka tidak peka karena proses rekrutmen politik para anggota legislatif masih sarat dengan politik uang (money politics) dan tergantung ke ‘atas’ seperti jenggot yang tidak mengakar ke ‘bawah’. Seorang calon legislatif (Caleg) pusat bisa menghabiskan antara Rp 200-300 juta hanya untuk bisa mendapatkan tiket pencalonan. Alasan pengumpulan dana itu tentu macam-macam, misalnya untuk pembuatan papan nama kantor partai, temu kader, bakti sosial, penyediaan sembako, pembuatan kaos, dan berbagai bentuk sosialisasi bagi pencalonannya. Biaya besar itu harus dikeluarkan bukan hanya oleh para Caleg di pusat tetapi juga di daerah (Suara Merdeka, 05/03/2008).

Ketika menduduki jabatan sebagai anggota dewan mereka akan berusaha keras untuk memperoleh kembali investasi politiknya tersebut. Bagi para pejabat legislatif, kedudukan politik yang kuat mereka manfaatkan untuk menguras dana publik dari anggaran pemerintah. Setelah reformasi, pengaruh politik legislatif menjadi kuat karena tatanan politik telah menempatkan legislatif relatif sama dengan eksekutif. Dalam beberapa hal, legislatif bahkan begitu kuat (legislative heavy) sehingga bisa mendikte garis kebijakan yang akan diambil oleh eksekutif. Ini seringkali dimanfaatkan oleh para anggota dewan untuk kepentingan memanen investasi politik yang telah ditanamnya. Banyak diantara anggota dewan yang kemudian menitipkan alokasi anggaran tertentu kepada eksekutif untuk kepentingan individual anggota dewan tersebut atau kepentingan partai politik yang telah mendukungnya.

Padahal dari segi penghasilan, selain gaji pokok yang sudah sangat besar, berbagai bentuk tunjangan tambahan juga diberikan kepada para anggota DPRD baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Dalam upaya untuk merangkul para politisi di daerah, pemerintah pusat bahkan pernah mengambil kebijakan kontroversial dengan menerbitkan PP No.37 tahun 2006 yang menetapkan penambahan tunjangan komunikasi dan operasional bagi para anggota DPRD. Jika dibandingkan dengan banyak pejabat publik yang lain, secara nominal besarnya gaji pokok dan tunjangan bagi para anggota DPRD itu memang demikian besar (lihat tabel) yang sesungguhnya merupakan upaya  mencegah keinginan mereka melakukan tindakan korupsi. Tetapi di negeri ini korupsi yang dilakukan oleh anggota dewan selalu muncul karena peluang dan keinginan untuk korup selalu ada.

Tabel Perbandingan Gaji Pejabat Publik di Daerah

No. Jabatan

Gaji Pokok

Tunjangan

Jumlah

1 Gubernur

3.000.000

5.400.000

8.400.000

2 Wakil Gubernur

2.400.000

4.320.000

6.720.000

3 Bupati/Walikota

2.100.000

3.780.000

5.880.000

4 Wakil Bupati / Wakil Walikota

1.800.000

3.240.000

5.040.000

5 Sekretaris Provinsi. Masa kerja 32 th, Gol IV/e

1.800.000

3.500.000

5.300.000

6 Sekretaris Kab/Kota. Masa kerja 32 th, Gol IV/e

1.800.000

2.500.000

4.300.000

7 Rektor, Guru Besar Gol IV/e, masa kerja 32 th

1.800.000

4.500.000

6.300.000

8 Dekan, Guru Besar Gol IV/e, masa kerja 32 th

1.800.000

3.500.000

5.300.000

9 Hakim Utama, Gol IV/e, masa kerja 32 th

1.800.000

2.600.000

4.400.000

10 Ketua Mahkamah Agung

5.040.000

19.350.000

24.354.000

11 Ketua BPK

5.040.000

18.900.000

23.940.000

Penghasilan Tetap

Penghasilan Tidak Tetap

Jumlah

12 Ketua DPRD Provinsi

9.269.250

27.000.000

36.269.250

13 Wakil Ketua DPRD Provinsi

7.341.000

18.600.000

25.941.000

14 Anggota DPRD Provinsi

6.418.500

15.700.000

22.118.500

15 Ketua DPRD Kab/Kota

6.442.125

18.900.000

25.342.125

16 Wakil Ketua DPRD Kab/Kota

5.092.350

13.020.000

18.112.350

17 Anggota DPRD Kab/Kota

4.537.950

12.300.000

16.837.950

Sumber: Indonesian Court Monitoring, 2007 (Kumoro, 2008)

o Membatasi Peluang dan Keinginan

Pakar  reformasi China, Wang An Shih, beberapa abad silam sudah mengingatkan bahwa korupsi muncul karena kekuasaan bermoral rendah dan hukum yang lemah. Korupsi sebetulnya bukan tidak dapat dibasmi. Akar persoalannya terletak pada simton kegagalan akuntabilitas dalam kinerja pemerintahan. Demi akuntabilitas, kebijaksanaan yang diambil harus melibatkan peran masyarakat, akademisi, LSM dan pers.

Jeremy Pope menawarkan strategi untuk memberantas korupsi dengan mengedepankan kontrol kepada dua unsur yang paling berperan menimbulkan korusi yakni peluang dan keinginan. Ia menyatakan, korupsi terjadi jika peluang dan keinginan ada dalam waktu bersamaan. Peluang dapat dikurangi dengan cara mengadakan perubahan secara sistematis, sedangkan keinginan dikurangi dengn cara menegakkan hukum dan menjalankan mekanisme akuntabilitas. Selebihnya, masyarakat dididik agar tidak pro kepada korupsi. Semua komponen masyarakat harus aktif melakukan gerakan sosial untuk mencegah dan mengeliminasi korupsi. Sikap cuek dan masa bodoh merupakan penghalang besar dalam mencegah meluasnya budaya korupsi dalam pemerintahan.

Beberapa landasan yang dapat dipergunakan antara lain: Pertama, cara sistemik dengan membenahi dan memberdayakan suprastruktur maupun inprastruktur politik. Termasuk dalam hal ini kemungkinan perubahan sistem pemilihan menjadi sistem distrik yang lebih memberikan peluang bagi rakyat memilih dan sekaligus mengontrol pilihannya, baik legislator maupun kepala daerah. Kedua, cara abolisionistik dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan memberdayakan penegakkan hukum. Ketiga, cara moralistik dengan memperkuat benteng etika, moral birokrat dan politisi guna menangkal ancaman virus korupsi.

2 Tanggapan

  1. haluu pak??
    apa kabar??masih ingat saya??betania- pelangiituaku
    hehehe..makasih udah mampir ke blog saya..

    iyah, pak kapan iah pejabat” nggak korupsi??kapan juga birokrasi bersih dari kaum politik..saya pernah belajar sistem politik indonesia, seharusnya birokrasi itu nggak boleh deket ma politik kan pak??

    saya senang baca tulisan bpk..menambah wawasan saya,,kita tukeran link yuk pak..^^

    makasiih..

    mampir ya pak..
    http://pelangiituaku.wordpress.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: