Korupsi

BUDAYA KORUPSI DALAM PEMERINTAHAN

Oleh: Wayan Gede Suacana

Berbagai kasus korupsi yang kembali marak akhir-akhir ini lebih merupakan “produk” lama dengan kemasan baru. Hal ini semakin memperkuat argumen bahwa korupsi sudah menjadi—meminjam istilah Bung Hatta, “kebudayaan” para penguasa.

Budaya korupsi tersebut jelas merupakan bentuk pengkhianatan kepercayaan dan perampasan hak-hak rakyat. Berbagai upaya: sistemik, abolisionistik dan moralistik mesti dilakukan, untuk setidak-tidaknya tetap menjaga ajeg-nya kepercayaan publik yang diemban. Rumusan klasik Lord Acton, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely sudah sangat populer di kalangan ilmuwan pemerintahan (government scientists). Idiom ini mengingatkan betapa sebuah kekuasaan sangat rentan terhadap penyelewengan. Kita terlanjur percaya dengan tesis Acton, yang dalam praktek harus diakui belum ada negasinya. Keinginan serta obsesi untuk mewujudkan sebuah clean government dan good governance tentu masih ada. Walau kenyataan menunjukkan, pelaku-pelaku korupsi justru kebanyakan adalah birokrat dan legislator—kelompok yang semestinya mengayomi rakyat—yang tersebar pada berbagai strata pemerintahan dalam arti luas (eksekutif legislatif dan yudikatif). Hasil temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) memperlihatkan dari 153 kasus korupsi yang ada, 67 % pelakunya adalah pihak eksekutif daerah. Perinciannya: pejabat dinas, seperti camat dan aparat desa/ kelurahan 25 %; pelaksana/ pimpinan proyek dan gubernur/ bupati/ wali kota dan wakilnya masing-masing 10 %; pimpinan lembaga/ badan usaha milik negara (BUMN) 8 %; caleg/ kader partai 4 %; direktur/ karyawan perusahaan swasta 3 %; ketua koperasi 2 %. Adapun 5 % sisanya dibagi secara merata masing-masing oleh pimpinan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), aparat keadilan, kepolisian, pimpinan lembaga swasta, dan petugas pelayanan umum. Sedangkan sisanya yaitu, 33 % pelakunya adalah anggota legislatif pusat dan daerah.

Variasi Bentuk

Sumber data Transparansi Internasional 2003 pernah menempatkan Indonesia pada level 6 terkorup dari 133 negara di dunia. Begitu juga survai yang dilakukan Political Economic Risk Consultancy (PERC) memposisikan negara kita sebagai negara terkorup di kawasan Asia. Bentuk dan modus korupsinya pun kian beragam, menggurita dan menggerorogoti hampir semua lini pemerintahan. Mulai dari penyelewengan jabatan secara halus hingga pola-pola yang sangat transparan dan kasat mata. Tetapi, karakteristik korupsinya tetap sama yakni kejahatan yang tidak mengandung kekerasan (non-violence) dengan melibatkan unsur-unsur tipu muslihat (guile), ketidakjujuran (deceit) dan penyembunyian suatu kenyataan (concealment). Berbagai variasi bentuk korupsi yang kerap terjadi dalam pemerintahan, antara lain: Pertama, bentuk korupsi yang paling banyak ditemui dalam hubungannya dengan penyalahgunaan fungsi monopoli dalam sektor publik adalah: uang pelicin, uang semir, suap, sogok, pungli, uang rokok, uang administrasi dan semacamnya. Jasa-jasa pelayanan dalam sektor publik termasuk keputusan-keputusan dan ijin-ijin yang dibuat selalu memiliki “nilai jual” karena permintaan melampaui suplai. Hal ini akibat prosedur resmi yang memakan waktu lama, mempingpong, berbelit-belit, mempersulit, impersonal, mahal serta menyelesaikan di “bawah” meja. Kenyataan ini memunculkan tudingan bernada minor, “kalau bisa diperlambat, kenapa harus dipercepat ?” Atau, “kalau dapat diperpanjang, kenapa mesti diperpendek ?”, dan “kalau dapat diperdaya, kenapa harus diberdayakan ?”. Kedua, bentuk korupsi yang paling marak saat ini, yaitu kejahatan kerah putih (white collar crime), karena bersifat elitis, bermodalkan wewenang dan kepintaran. Seiring dengan implementasi UU No 22 tahun 1999 pada masa awal reformasi, budaya korupsi yang telah ada dan terpelihara sejak masa Orde Baru, menemukan habitat barunya. Hilangnya fungsi pengawasan legislator, karena kolaborasi politisi di legislatif dengan birokrat telah menciptakan situasi kondusif bagi perkembangan korupsi dalam pemerintahan. Modus yang paling kentara adalah dengan membuat komposisi yang sangat tidak berimbang dengan me-mark up biaya rutin dan meminimalkan biaya pembangunan dalam APBD. Masih menurut laporan ICW, dari 153 kasus korupsi yang menjadi sorotan publik dalam kurun waktu 6 bulan pertama 2004 ini telah mengakibatkan kerugian negara mencapai kisaran Rp. 20 triliun. Hal ini benar-benar ironis. Alih-alih dapat menyejahterakan rakyat, otonomi daerah malah melahirkan desentralisasi korupsi ke berbagai daerah. Hal ini karena otonomi memberikan peluang baru yang sangat luas bagi politisi dan birokrat menunjukkan kekuasaannya–yang sekali lagi, meminjam tesis Acton cenderung atau pasti korup. Ketiga, budaya “gotong royong”, saling menolong dapat bermuara dalam bentuk sogok yang membuahkan nepotisme. Promosi pegawai atau penetapan calon legislatif beberapa waktu lalu cenderung tidak lagi mengikuti sistem merit dalam tradisi Weberian. Tetapi lebih menunjukkan sistem patronase yang didasarkan pada “kedekatan” dan besarnya “tanda terima kasih” yang disiapkan seorang calon. Oleh karena itu, pengrekutan tidak hanya dilihat sebagai prosedur administrasi tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan pendapatan kepada keluarga, partai, klien dan patron lainnya. Berdasarkan tujuan yang mendorong seorang pejabat publik melakukan korupsi, Kumorotomo membedakan dua bentuk korupsi. Pertama, korupsi politis merupakan penyelewengan kekuasaan yang lebih mengarah pada praktek politik “kotor”, nepotisme, klientelisme, money politics dan sebagainya. Kedua, korupsi material kebanyakan berbentuk manipulasi, penyuapan, penggelapan dan sebagainya.

Upaya Eliminasi

Pakar reformasi China, Wang An Shih, beberapa abad lalu sudah mengingatkan bahwa korupsi muncul karena kekuasaan bermoral rendah dan hukum yang lemah. Korupsi sebetulnya bukan tidak dapat dibasmi. Akar persoalannya terletak pada simton kegagalan akuntabilitas dalam kinerja pemerintahan. Demi akuntabilitas, kebijaksanaan yang diambil harus melibatkan peran masyarakat, akademisi, LSM dan pers. Masyarakat mesti selalu diingatkan bahwa tindakan korup adalah melawan norma. Semua komponen masyarakat harus aktif melakukan gerakan sosial untuk mencegah dan mengeliminasi korupsi. Sikap cuek dan masa bodoh merupakan penghalang besar dalam mencegah meluasnya budaya korupsi dalam pemerintahan. Beberapa landasan yang dapat dipergunakan antara lain: Pertama, cara sistemik dengan membenahi dan memberdayakan suprastruktur maupun inprastruktur politik. Termasuk dalam hal ini kemungkinan perubahan sistem pemilihan menjadi sistem distrik yang lebih memberikan peluang bagi rakyat memilih dan sekaligus mengontrol pilihannya, baik legislator maupun kepala daerah. Kedua, cara abolisionistik dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan memberdayakan penegakkan hukum. Ketiga, cara moralistik dengan memperkuat benteng etika, moral birokrat dan politisi guna menangkal ancaman virus korupsi. Penerapan ketiga landasan tersebut secara konsisten akan dapat memangkas korupsi sekaligus menumbuhkan karakter dan kebijaksanaan penguasa. Hal ini juga merealisasikan petuah Bhisma kepada Pandawa dalam Bharata Yudha: charitum shakyum samyagrajayadhi loukikam. Hanya orang berkarakter teguh dan bijaksana dapat memimpin pemerintahan secara baik dan bersih.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: