Kebijakan Publik

PEMIMPIN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN
YANG MERAKYAT

Oleh Wayan Gede Suacana

Keberdayaan masyarakat pemilih di Bali pasca pilkada tetap terjamin bila diberikan peluang bagi mereka untuk melakukan berbagai bentuk  partisipasi politik. Keterlibatan itu akan lebih bermakna jika mereka dapat secara langsung mengemukakan dan/ atau menyalurkan aspirasinya dalam proses kebijakan daerah. Masyarakat sedari awal dilibatkan dalam  perumusan, pelaksanaan, bahkan penilaian  kebijakan daerah. Dengan begitu masyarakat bisa mengambil peran yang optimal, sehingga lebih menjamin kebijakan daerah yang dibuat tidak bersifat elitis, namun lebih berorientasi pada aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan pemilihan bupati/ walikota di Bali beberapa waktu lalu mengindikasikan bahwa masyarakat kita sudah semakin dewasa dalam berpolitik. Kondisi pemilihan yang relatif aman serta jauh dari unsur-unsur kekerasan mengindikasikan, masyarakat sudah bisa dan biasa memilih serta memilah berbagai alternatif pilihan yang disediakan. Dengan kata lain, masyarakat sudah tumbuh menjadi sebuah kekuatan sipil yang  secara individual maupun kelompok telah mampu berinteraksi dengan simbol-simbol dan proses penyelenggaraan pemerintahan  secara mandiri.
Masyarakat pemilih kita sudah sampai atau setidak-tidaknya menyentuh empat  persyaratan bagi terwujudnya kondisi masyarakat sipil. Pertama, masyarakat sudah mandiri dalam pilihannya, terlepas sama sekali dari intervensi pemerintah atau pun partai politik pendukung pasangan calon. Segala bentuk keterlibatan dalam setiap tahapan pilkada sepenuhnya bersumber dari masyarakat sendiri, berdirikari dan tidak/ sedikit sekali ada campur tangan dari pihak lain. Kedua,  mulai terbukanya pintu  akses masyarakat yang lebih luas terhadap lembaga negara. Setiap warga masyarakat dapat melakukan berbagai aktivitas politik sementara pemerintah berkomitmen menerima aspirasi mereka dan diteruskan dengan mengambil sejumlah langkah-langkah konkrit. Ketiga, tumbuh dan berkembangnya arena publik yang bersifat otonom dimana berbagai macam organisasi sosial dan politik bisa mengatur diri mereka sendiri. Keempat, arena publik tersebut bersifat terbuka bagi semua lapisan masyarakat, tidak eksklusif, tidak rahasia, dengan setting yang bersifat korporatif.
Perkembangan masyarakat pemilih kita  pasca pilkada nanti akan tetap terjamin apabila selalu ada peluang bagi mereka untuk melakukan berbagai wujud partisipasi politik. Keterlibatan masyarakat akan lebih nampak jika mereka dapat secara langsung mengemukakan dan/ atau menyalurkan pendapatnya mengenai isu atau kebijakan tertentu. Bukan hanya sampai pada tahapan memilih dalam pilkada namun seterusnya memberikan kewenangan penuh tanpa reserve kepada para pemimpin daerah. Sebab, dengan kekuasaan yang powerfull tanpa kontrol kebijakan, akan bisa menimbulkan distorsi karena mereka bisa saja kemudian bertindak atas nama masyarakat  ketika menanggapi isu dan memformulasikan sebuah kebijakan yang mengikat rakyat.

Kontrol Kebijakan Daerah

Kebijakan daerah yang nanti dibuat dan dilaksanakan oleh para pemimpin daerah hasil pilkada akan menjangkau dan berdampak pada seluruh lapisan masyarakat. Segala kebijakan tersebut diharapkan dapat berfungsi untuk menentukan arah umum yang harus ditempuh dalam mengatasi masalah-masalah kemasyarakatan; menentukan ruang lingkup permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah; serta menentukan luas dan besarnya organisasi pemerintahan daerah.
Sebagai implikasi dikeluarkannya kebijakan daerah tersebut adalah adanya suatu bentuk pilihan tindakan dari pemimpin daerah yang akan dialokasikan kepada seluruh masyarakat sehingga bersifat mengikat,  serta idealnya  diorientasikan terhadap terpenuhinya aspirasi dan kepentingan masyarakat.
Masyarakat sedari awal perlu mengetahui beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perumusan, pelaksanaan, bahkan penilaian terhadap satu kebijakan daerah nantinya. Pertama, budaya politik (political culture) masyarakat dengan budaya parokial (parokhial), kaula (subjective), atau partisipan (participant) apakah bisa kondusif untuk sebuah inovasi dalam kebijakan daerah. Kedua, kondisi sosial dan ekonomi (social-economic condition) yang meliputi karakteristik sosial daerah (kota atau desa), demografi (populasi, tingkat pendidikan), ekonomi (pola kerja, pendapatan), struktur politik (sentralisasi, desentralisasi), aktivitas partai politik dan organisasi massa yang ada, aktivitas kultural masyarakat, serta karakteristik pemimpin daerah. Ketiga, pemimpin daerah (official policy-maker) apakah sudah memenuhi kualifikasi baik dalam formulasi, implementasi maupun evaluasi kebijakan daerah. Keempat, peran tokoh tidak resmi (unofficial participant), apakah dimungkinkan oleh norma lokal dan sistem yang berlaku di daerah. Kelima, tingkat kebijakan (level of policy) apakah bersifat visioner, misioner ataukah operasional.
Tidak bisa dimungkiri bahwa dalam proses formulasi kebijakan daerah, partisipasi masyarakat belum optimal. Keadaan demikian relatif tidak mengalami perubahan walau sudah dilaksanakan pemilu dan pilkada secara langsung pasca hegemoni pemerintah Orde Baru. Bahkan, pakar ilmu politik dari Universitas Oslo, Norwegia, Prof. Olle Tornquist, penulis buku Dillemas of Third World Communism: the Destruction of the PKI in Indonesia,  pernah mengritik para aktivis masyarakat sipil di Indonesia yang bekerja secara elitis, meninggalkan keharusan melakukan gerakan sosial, dan cenderung menyerahkan urusan politik pada segelintir elite.
Sudah semestinya selepas tahapan pilkada ini masyarakat  perlu membekali pemimpin daerahnya yang baru terpilih dengan sejumlah agenda kebijakan. Sangatlah naif jika kita berhenti hanya pada tahap memilih pemimpin daerah, dan tidak berlanjut hingga proses kebijakan daerah. Secara yuridis formal, hasil pilkada memang berisikan mandat guna mengemudikan roda pemerintahan. Namun, secara substantif, mandat itu belum sepenuhnya dirumuskan secara eksplisit dalam bentuk kebijakan daerah.

Memfungsikan Parpol

Apabila kita meyakini bahwa partai politik adalah instrumen perjuangan kebijakan dan bukan sekadar alat memobilisasi dukungan terhadap tokoh-tokohnya, maka parpol secepatnya bisa mengambil peran ini. Sebagai representasi keragaman masyarakat, parpol bisa menuntut pemimpin daerah agar melakukan proses kebijakan daerah secara transparan, akuntabel,  sehingga tetap berpihak pada kepentingan rakyat. Oleh karenanya perlu pembahasan secara terbuka (public debate) untuk meningkatkan kualitas kebijakan daerah yang dibuat dan menjamin diperolehnya dukungan maksimal dari masyarakat.
Dalam tahap penyusunan agenda kebijakan daerah, pasangan pemimpin daerah terpilih melalui partai pendukung dan tim sukses masing-masing hendaknya memperhatikan bagaimana persepsi tentang isu kebijakan daerah, cara menemukan isu kebijakan yang benar,  dan preferensi masyarakat. Karakteristik penting yang perlu diperhatikan dalam mengenali adanya isu kebijakan daerah, yaitu menyangkut kepentingan masyarakat luas, keseriusan, serta kemungkinan peluang untuk memperbaiki keadaan. Agenda tersebut mesti mendapat legitimasi masyarakat dengan mengedepankan akurasi informasi terutama reliabilitas dan validitas, objektivitas analisis, kejelasan target, langkah pencapaian dan—yang terpenting—mendapat persetujuan  masyarakat.
Dalam perannya yang masih minimal sebagai alat perjuangan kebijakan daerah, parpol-parpol pendukung calon sebenarnya belum banyak mendukung jalannya transformasi pemerintahan. Mereka terlihat tidak bersungguh-sungguh memikirkan substansi kebijakan daerah karena lebih terfokus pertama-tama dan terutama pada upaya merebut posisi pemimpin daerah dalam rangka investasi politik.

3 Tanggapan

  1. Sebelum paratisipasi masyarakat secara langsung dalam perumusan kebijakan, ada baiknya kalau lembaga-lembaga yang telah diamanatkan dalam pembuatan kebijakan tersebut funsinya dioptimalkan. Secara budaya masyarakat kita masih lebih mengharapkan optimalisasi peran lembaga-lembaga yang telah ada dalam peraumusan kebijakan, daripada mereka diminta terlibat secara langsung. Kecuali peran mereka dalam pengawasan implementasi kebijakan sudah saatnya ditingkatkan.

  2. PEMILU 9 april 2009 telah lewat. walaupun pelaksanaannya masih sangat jauh dari harapan karena ketidaksiapan dari pihak penyelenggara, namun kita patut bersyukur karena sebagian besar rakyat telah ikut berpartisipasi untuk mensukseskan pesta rakyat tersebut. ada beberapa hal yang menjadi catatan penting dalam PEMILU kali ini : 1) rendahnya partisipasi rakyat untuk menggunakan hak pilihnya merupakan bukti bahwa kepercayaan rakyat terhadap parpol dan elit politik semakin memburuk ; 2) apabila kita mencermati cara elit/ caleg dalam mengkomunikasikan pesan politiknya maka kita akan sampai pada kesimpulan yang menyatakan bahwa elit/caleg belum dewasa dalam berpolitik (masih memakai pola lama dimana setiap caleg mengatakan bahwa dirinyalah yang terbaik serta mengkritisi caleg lain ) ;3) pemilu merupakan wadah bagi setiap orang/kelompok untuk menegosiasikan kepentingannya dengan cara damai dan bukan merupakan ajang untuk mengadu domba rakyat. karena itu, untuk dapat mengembalikan fungsi parpol sesuai dengan konsep teoritisnya tidak hanya cukup dengan memberikan keleluasaan kepada setiap orang/kelompok untuk membentuk parpol politik, namun yang terpenting adalah bagaimana kita mampu membentuk sebuah peraturan yang dapat dipakai secara umum oleh seluruh partai sebagai acuan dalam melakukan pengkaderan sehingga kita dapat mengukur dengan pasti kemapanan politik seseorang.

    • Demokrasi dalam praktiknya banyak membutuhkan pengorbanan. Tidak hanya pengorbanan biaya pemilu yang sangat besar, tetapi juga butuh pengorbanan kesabaran setiap warganegara untuk tidak memaksakan kehendak sendiri maupun golongan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: