Sosialisasi Demokrasi

MENGAJARI ANAK BERDEMOKRASI

Oleh Wayan Gede Suacana

Sosialisasi demokrasi pada anak adalah proses yang memungkinkan bagi seorang anak memperoleh pengetahuan, kepercayaan-kepercayaan, dan sikap demokratisnya menghadapi segala perbedaan dalam masyarakat  multikultural. Oleh karena itu, mengajari anak berdemokrasi berarti mengalirkan seperangkat nilai-nilai demokrasi sebagai dasar filsafat hidup bahwa pribadi manusia adalah makhluk bebas dan sederajat dengan sesamanya. Hal ini penting dilakukan untuk pembentukan watak dan karakter anak agar bertumbuh menjadi manusia berkualitas, berkepribadian, serta bertoleransi dalam kehidupan bersama kelak.

Ada fenomena menarik yang layak dicermati tentang kehidupan berdemokrasi para pemimpin  kita akhir-akhir ini. Perilaku para elite politik__setidaknya sebagaimana dipertunjukan oleh para anggota dewan yang terhormat__penuh dengan keributan berebut kata dan kuasa, jauh dari dunia pikir, refleksi dan kontemplasi. Demokrasi, yang sering diplesetkan menjadi ‘democrazy’ sepenuhnya adalah wacana tentang jawaban yang didesakkan layaknya sebuah dogma. Mereka tidak lagi bisa berdialog dan “membahasakan” kepentingan rakyat, tapi sibuk dan menyibukkan diri dengan kepentingan sesaat  guna merebut dan mempertahankan kekuasaan. ‘Berdemokrasi’ bukan lagi merupakan perbedaan tentang prinsip yang lurus dan jelas karena demokrasi dengan mengedepankan cara-cara ‘debat kusir’ seperti itu tidak lagi disertai cara-cara yang  berperikemanusiaan, berkarakter dan berkepribadian.
Tidak bisa dipungkiri bahwa sikap dan perilaku ‘simulakra demokrasi’ ala anggota dewan itu erat kaitannya dengan proses sosialisasi politik yang diterima sejak masa anak-anaknya. Proses ini memang berlangsung seumur hidup, yang diterimanya baik melalui pendidikan formal, non-formal dan informal, atau tak sengaja melalui pergaulan dan pengalaman hidup sehari-hari. Sayangnya, sebagaimana pengamatan Robert Le Vine, sosialisasi nilai-nilai demokrasi di negara-negara berkembang__termasuk Indonesia__ cenderung mempunyai relasi lebih dekat pada sistem lokal, kesukuan, etnis, dan regional daripada dengan sistem politik nasional. Kenyataan ini tidak saja berakibat pada kesulitan dalam pengambilan keputusan strategis, tapi juga berbuntut pada friksi ‘koalisi-koalisi’-an yang semakin kerap mengemuka.

Program Usia Dini

Segala fenomena itu makin menyadarkan kita bahwa demokrasi memang tidak dapat dipelajari secara instan, misalnya melalui sebuah kursus ‘kilat’ ketika seseorang baru terpilih dan duduk sebagai anggota dewan. Hal itu tak ubahnya seperti upaya membentuk gaya dan kepribadian baru dalam berdemokrasi dari landasan kepribadian lama yang sesungguhnya tidak lentur lagi. Sebuah upaya yang pasti sangat sulit, karena nilai-nilai demokrasi yang mengendap dan tertanam dalam alam bawah sadarnya sudah sangat melekat dan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial ekonomi dan kebudayaan dimana yang bersangkutan berada.
Nilai-nilai demokrasi tersebut semestinya sudah disosialisasikan pada seseorang sejak mereka masih menginjak usia dini. Program ini penting, karena ada keyakinan dalam psikologi perkembangan anak, bahwa pengalaman-pengalaman pada masa usia dini merupakan landasan dasar bagi bentuk kepribadian seseorang pada saat sekarang. Lebih dari itu, ‘diri anak’ yang pernah dialami di masa lalu, pada hakekatnya masih ‘ada melekat’ pada diri seseorang setelah dewasa. Sampai derajat tertentu, kita merupakan produk dari pemeliharaan dan pembentukan yang telah diterima pada masa anak-anak. Walaupun pribadi seseorang sudah menjadi dewasa, namun unsur-unsur ‘anak-anak’ itu masih selalu akan menetap lekat pada diri masing-masing.
Keyakinan seperti itu telah cukup untuk menjelaskan mengapa setelah kekuasaan Orde Baru berakhir dan digantikan oleh Orde Reformasi tidak banyak perubahan signifikan yang terjadi, malah para elite politik bangsa ini kian terjebak dalam infatilisme politik (politik kekanak-kanakan). Lokus politik memang telah bergeser dari pemerintahan oleh birokrasi menjadi pemerintahan oleh partai (party government). Berbagai arena politik, dimana jabatan-jabatan politik yang dipilih (elected officials) juga sudah mulai diperebutkan oleh partai-partai politik. Namun, tragedi dan akhir kekuasaan Orde Baru telah ikut meruntuhkan harga diri sebagai bangsa. Bersamaan dengan itu, solidaritas dan nasionalisme kembali tenggelam di tengah kancah perhelatan ‘kuasa’ dan ‘kata’ yang diperankan oleh aktor-aktor politik kita yang masing-masing asyik bermain dengan ‘diri anak-anak’ nya, baik pada tataran pemerintah Pusat maupun Daerah.
Agar ‘diri anak-anak’ yang muncul paralel dengan gaya kehidupan demokrastis ketika seseorang dewasa nanti, maka saat usia dini merupakan momentum paling krusial dalam pembentukan kepribadian anak. Khalil Gibran menyatakan dalam puisinya, …”anak merupakan putra-putri Sang Hidup yang rindu pada diri sendiri, yang jiwanya adalah penghuni rumah masa depan, yang kehidupannya akan terus berlangsung tiada henti, sampai segala sesuatunya berakhir”.

Prinsip-prinsip Dasar

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan bagaimana mengajarkan anak berdemokrasi. Meskipun isi dan cara pelaksanaannya berbeda-beda, sosialisasi demokrasi sebagaimana pendapat Rafael Raga Maran, sesungguhnya memuat prinsip-prinsip dasar yang sama. Pertama, ajarkan pada anak prinsip-prinsip persamaan. Yang dimaksud dengan prinsip-prinsip persamaan adalah persamaan kesempatan bagi semua orang untuk mengembangkan potensi fisik, intelektual, moral, spiritual dan untuk mencapai tingkat partisipasi sosial oleh setiap pribadi yang setara dengan tingkat kematangan yang telah diperolehnya. Sebagai konsekuensinya, anak harus paham bahwa tidak boleh mengorbankan hak-hak dasar setiap orang, dan oleh karenanya memberikan kesempatan yang sama pada teman-temannya dalam melakukan sesuatu.
Kedua, menghargai adanya perbedaan. Dengan teknik visualisasi anak dapat diajarkan bahwa taman dengan aneka jenis dan warna kembang tampak lebih indah daripada yang hanya dihiasi oleh sejenis kembang. Pandangan tentang keberagaman bisa ditanamkan kepada anak dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan memberikan anak kebebasan memilih sesuatu (yang berbeda): sekolah, pakaian, makanan, hobi dll. Berbagai bentuk penyeragaman yang dilakukan sesungguhnya banyak mengadopsi Teori X dari McGregor yang memandang kecenderungan prilaku anak ke arah negatif, sehingga perlu semacam ‘uniform’ agar mudah mengawasi dan mengendalikannya. Tindakan semacam ini hanya akan mengarahkan anak kepada pola pikir satu arah, tidak berani berbeda—dan menjadi tidak toleran__ yang sesungguhnya lebih banyak bersumber pada ketidakpercayaan orang tua/ guru terhadap anak.
Ketiga, hormat terhadap nilai-nilai luhur manusia. Menjunjung tinggi nilai-nilai luhur manusia adalah tugas yang tak bisa ditawar-tawar oleh siapa pun, dan oleh karenanya harus tertanam dalam jiwa anak. Anak memahami bahwa kesejahteraan manusia jauh lebih penting daripada tujuan mana pun. Kesejahteraan manusia selalu menjadi tujuan dan tak pernah boleh menjadi sarana demi tujuan lainnya. Bahayanya, bila hal ini tidak ditekankan pada anak, suatu saat__misalnya ketika ia menjadi anggota DPR__ia bisa saja merealisasikan suatu tujuan dengan mengorbankan kesejahteraan manusia. Dalam ungkapan Nicollo Machiavelli, tujuan menghalalkan segala cara, sesuatu yang sangat bertentangan dengan hakekat demokrasi.
Keempat, menghormati hak-hak sipil dan kebebasan. Bagaimanapun kebutuhan akan kebebasan individual dan sosial harus dipenuhi. Namun harus disampaikan pada anak, bahwa kebebasan itu tetap punya batas. Batasnya adalah bahwa kebebasan itu dilaksanakan demi pemenuhan hak dan kebaikan orang lain. Jadi kebebasan yang diijinkan di sini bukanlah kebebasan yang mengarah pada anarki sosial. Anak dapat diajarkan disiplin diri, yakni suatu pengendalian diri yang muncul dari hati nurani, kesadaran dan tanggung jawab sosial individu, atau dari kesadaran dan rasa hormatnya terhadap kebutuhan, hak-hak, dan nilai-nilai luhur sesamanya.
Akhirnya, last but not least, anak juga diajarkan agar dapat bersikap menjunjung tinggi fair play dalam setiap kesempatan. Sikap ini mengandaikan adanya ketahanan diri tergadap godaan untuk mengambil keuntungan dari kelemahan orang lain. Ini tergantung dari suatu sikap hormat, tidak hanya terhadap orang lain tetapi juga terhadap dirinya sendiri. Hasil riset dalam bidang psikologi perkembangan kepribadian menunjukkan dengan jelas bahwa rasa hormat yang diperoleh dari orang lain, dan rasa hormat yang diberikan itu sama sekali tak dapat dipisahkan. Pendek kata, rasa hormat diperoleh dengan menunjukkan rasa hormat, supaya dihormati kita harus menghormati orang lain. “Apa yang kita tanam itulah yang kita petik”, jika kita menanam  hormat dan respek pada orang lain, kita akan menuai penghormatan dan respek dalam jumlah yang berlimpah.
Dengan mengajarkan anak berdemokrasi sejak usia dini, maka berarti kita telah ikut membantu mempersiapkan sebuah generasi penerus dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi yang memegang teguh  nilai-nilai etika, moral dan sosial. Munculnya generasi demikian, oleh Svami Vivekananda dianggap sebagai “gong kematian” bagi fanatisme dan eksklusivisme serta semua sifat buruk sangka yang  (masih) kita rasakan dalam pencapaian tujuan kehidupan bernegara. PR. Sarkar menyatakan, in the political sphere, the should be the rule of moralist people, for immoralist cannot lead society, they cannot inspire the people into the path of rightousness.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: