Otonomi Desa

OTONOMI DAERAH DAN

EKSISTENSI DESA PAKRAMAN

DI BALI

Oleh: Wayan Gede Suacana

Democracy, at least at present, is the best form of governance, but by no means a perfect one. In democracy, one has the freedom. When democracy is misunderstood, however, and a freedom misinterpreted, the result is anarchy.

(Mahathir Mohamad, “Achieving True Globalization, 2004).

Pendahuluan

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam rangka pengakuan dan penguatan integrasi nasional, disamping perkembangan paradigma pemerintahan saat sekarang yang mulai menuju pada prinsip Clean Government dan Good Governance. Prinsip pertama menginginkan agar struktur pemerintahan menjamin tidak terjadinya distorsi aspirasi yang berasal dari rakyat, serta menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan (abuse of power and authority). Sedangkan prinsip kedua, menghendaki adanya satu mekanisme kerja, dimana aktivitas pemerintahan berorientasi pada terwujudnya keadilan sosial. Disamping itu, pemerintah diharapkan mampu secara maksimal melaksanakan tiga fungsi dasar: service, regulation dan empowerment dengan maksud mengantisipasi kebutuhan masyarakat secepat, sedekat dan setepat mungkin serta melaksanakan demokrasi di/ dari bawah (grassroot democracy).

Kedua prinsip tersebut hendak meletakkan pemerintah tidak lagi sebagai inisiator aktivitas pada tataran masyarakat, namun sebagai organisator aktivitas yang muncul dari masyarakat. Beberapa butir pengembangan secara implisit tampak dalam penekanan implementasi otonomi daerah yang dianut dalam UU 32/ 2004, seperti: demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keragaman daerah.

Otonomi Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32/ 2004 sangat diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini selain karena tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan kehidupan yang demokratis, tetapi juga ikut mendorong upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, memperkuat  kedudukan dan kemampuan pemerintah daerah, meningkatkan pelayanan umum serta meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dalam mewujudkan amanat tersebut diatas berbagai persoalan dan kendala masih banyak dijumpai. Diantaranya, adalah masih banyak aparat pemerintah daerah sebagai implementator kebijakan tersebut, maupun masyarakat umum yang belum memahami makna otonomi daerah yang diperluas ini. Sebagai akibatnya, masih terjadinya kebingung aparat di daerah dalam mengatur wilayah dan sumber-sumber pendapatannya, munculnya konflik-konflik kepentingan antar daerah, ketiadaan melakukan “diskresi”, karena harus menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat, dan sebagainya. Segala persoalan dan kendala tersebut praktis akan menghambat pelaksanaan otonomi daerah di tingkat bawah.

Dalam pada itu, semangat UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan juga hasil amandemen UUD 1945 pasal 18 b ayat (2) dengan tegas telah memberikan peluang untuk membangkitkan atau menghidupkan kembali otonomi asli dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Dengan begitu, sangat memungkinkan bagi Bali—tentu, setelah melalui kajian mendalam, untuk menonjolkan atau mengangkat keberadaan desa pakraman menjadi desa seperti yang dimaksudkan oleh UU no. 32 tahun 2004. Hal ini didukung oleh sistem penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa saat sekarang, yang ternyata sangat menekankan aspek politis terbukti dengan pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam rangka menjamin pelaksanaan demokrasi di/ dari bawah (grassroot democracy). Tetapi, apakah tataran konseptual ini sudah didukung oleh kondisi riil dalam tataran praksis ?

Kondisi Riil Otonomi Daerah Pasca UU 32/2004

Implementasi otonomi daerah sebagai konsekuensi pemberlakukan UU 32/ 2004 tidak terlepas dari azas desentralisasi yang menjadi landasan bagi pembentukan pemerintah daerah. Sejak awal 1980-an beberapa pakar desentralisasi dan administrasi pembangunan, seperti Diana Conyers, Dennis Rondinelli dan G. Shabbir Cheema, telah memelopori pembahasan desentralisasi di negara-negara berkembang. Bank Dunia juga sangat mendorong negara-negara penerima donor untuk melaksanakan desentralisasi. Konsekuensinya, hampir semua negara sedang berkembang menyatakan diri melaksanakan paham desentralisasi, walaupun dalam prakteknya tidak atau belum bisa dikategorisasikan sebagai desentralisasi.

Desentralisasi sering dimaknai sebagai prinsip pembelahan wilayah negara menjadi wilayah-wilayah yang lebih kecil, dan wilayah-wilayah itu dibentuk institusi administrasi untuk melayani kebutuhan orang atau masyarakat disatu tempat. Hal ini penting dilakukan sebab pada dasarnya pemerintah melaksanakan tiga fungsi dasar: service, regulation dan empowerment dengan maksud mengantisipasi kebutuhan masyarakat secepat, sedekat dan setepat mungkin. Untuk dapat mewujudkan desentralisasi, setidaknya diperlukan: resources, structures, technology, support dan leadership, serta tiga kondisi berikut:

1.      Pengakuan terhadap pluralisme masyarakat, yang tercermin dari kerelaan atau keikhlasan pemerintah nasional menyerahkan wewenang pemerintahan;

2.      Membuka kesempatan masyarakat di daerah untuk mengatur diri sendiri melalui local self-government, sebab fokus aktivitas pemerintahan adalah untuk mensejahterakan rakyat;

3.      Pengetrapan model pembangunan sesuai dengan kekhasan daerah.

Pulau Bali sebagai salah satu daerah pengemban amanat otonomi daerah tentu saja secara relatif juga membutuhkan  ketiga kondisi seperti tersebut diatas agar implementasi otonomi daerah dapat terlaksana dengan baik. Pasca dua kali peledakan bom di Kuta dan Jimbaran beberapa tahun lalu hendaknya tidak menjadikan “semangat” pemerintah dan masyarakat untuk membangun daerahnya juga sirna. Sebaliknya, segenap komponen pemerintah dan masyarakat Bali harus segera bangkit, atau setidaknya mampu menumbuhkan kesadaran bersama (collective conciousness) bahwa otonomi mestinya segera dilaksanakan secara proaktif dan penuh inisiatif untuk bisa segera membangun Bali kembali dengan ketersediaan  sumber daya alam, manusia dan dana yang dimiliki.

Dari berbagai bentuk persoalan otonomi yang dihadapi Bali, salah satu isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian secara serius adalah  berkaitan dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Persoalan ini menjadi semakin penting karena telah menimbulkan diskursus yang hangat dan kontreversial, namun sampai saat ini belum juga ada kesepahaman pendapat sebagai kristalalisasi pilihan yang dapat disepakati dan diterima oleh berbagai pihak.

Apabila alur perkembangan pemikiran tentang sistem penyelenggaraan desa di Bali ini diikuti secara cermat, maka setidaknya ada empat ranah/ aliran pemikiran yang pernah mengemuka dan muncul ke permukaan, yaitu: Pertama, Kelompok pemikiran yang menghendaki sistem pemerintahan dan kehidupan desa di Bali dibiarkan seperti apa adanya sekarang ini . Desa Dinas dan Kelurahan bertugas mengurus hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah administrasi pemerintahan dan pembangunan, sedangkan Desa Pakraman menangani hal-hal yang berhubungan dengan adat Bali dan Agama Hindu. Kedua, Kelompok pemikiran yang merupakan reaksi dari kelompok pemikiran pertama, yang bernada emosional dan menghendaki penghapusan desa dinas dan kelurahan serta menyerahkan segala urusan desa kepada desa pakraman. Ketiga, merupakan bentuk kompromi dengan kelompok pemikiran yang pertama. Kelompok pemikiran ini menghendaki agar kedua desa tetap dipertahankan dan hidup berdampingan sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Namun, dituntut adanya ketegasan batas wilayah kewenangan dan anggaran yang disediakan bagi masing-masing desa sehingga tidak muncul kesan bahwa desa dinas dianakemaskan dan desa pakraman dianaktirikan. Keempat, boleh dikatakan sebagai bentuk kompromi dengan kelompok pemikiran kedua. Dalam hal ini dikemukakan bahwa di Bali hanya ada satu desa, yaitu desa adat/ pakraman. Desa ini dikendalikan oleh perangkat prajuru, dengan pucuk pimpinan yang disebut bendasa adat. Perangkat desa adat/ pakraman terdiri atas dua bidang, yaitu: (1) Bidang Agama Hindu dan Adat Bali (AHA), (2) Bidang Administrasi Pemerintahan (AP). Bila pendapat ini yang dipilih berarti dualisme desa hilang. Di Bali hanya akan ada satu desa yaitu desa adat/ pakraman. Tugas-tugas yang selama ini dijalankan oleh desa dinas/ kelurahan, selanjutnya akan menjadi urusan Bidang Administrasi Pemerintahan (AP) dalam satu desa pakraman.

Setiap ranah/ aliran pemikiran tersebut, mempunyai kelompok pendukung dengan dasar pembenar dan argumentasinya masing-masing. Prinsip-prinsip demokrasi yang dianut sekarang ini, jelas memberikan peluang yang sangat besar bagi variasi dan perbedaan pendapat dalam masyarakat. Tetapi, prinsip-prinsip tersebut masih memungkinkan untuk bersifat akomodatif yang bermuara pada  sebuah kesepahaman dan kesepakatan, karena jelas semua “kebenaran” yang diperdebatkan relatif sifatnya. Perubahan situasi dan kondisi merupakan faktor determinan yang bisa mengalihkan “kebenaran” ranah/ aliran pemikiran yang satu ke ranah/ aliran lainnya. Dengan begitu, upaya dialog, kajian dan penelitian  secara lebih intensif dan  mendalam atas berbagai ranah/ aliran pemikiran tersebut masih dibutuhkan dengan melibatkan lebih banyak pemerhati, dan praktisi desa pakraman.

Beberapa ranah/ aliran pemikiran tersebut, sedikit banyak masih mengandung muatan dan nuansa romantisme yang menyelimuti  alam pemikiran pikiran penggagasnya, karena pada dasarnya mereka berobsesi memberdayakan dan melestarikan desa pakraman dengan mengangkat eksistensi ke tingkat “republik desa” lengkap dengan sistem yang berlaku didalamnya seperti sistem “kolegial konsensus”. Bagi ranah/ aliran pemikiran yang menginginkan pemunculan kembali nilai-nilai lokal sebagai dasar pijak penyelenggaraaan pemerintahan desa, semestinya juga menyadari dan bertindak selektif bahwa beberapa dari “nilai-nilai” lokal tersebut sesungguhnya sudah banyak yang terdistorsi secara mendasar di masa kolonialisme dulu dan banyak dimanfaatkan untuk kepentingan status quo pemerintahan kolonial Belanda dan Jepang. Bahkan apa yang dianggap sebagai nilai tradisional adalah justru produk intervensi kolonial.

Satu hal yang juga patut mendapatkan perhatian semua pihak adalah munculnya kekhawatiran bahwa kebangkitan nilai-nilai lokal akan mengarah kepada gejala primordialisme yang bermuatan kekerasan serta kembalinya kultur feodalisme yang tidak demokratis. Rasa khawatir seperti ini memang perlu diperhatikandan cukup beralasan, sehingga perlu direspon dengan melakukan berbagai upaya pengkajian yang lebih seksama agar tugas mulia untuk memberdayakan desa pakraman,  tidak justru membawa desa pakraman ke arah penyelenggaran pemerintahan dengan semangat primordialisme sempit yang merupakan pengingkaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi.

Sesungguhnya tidaklah cukup kalau ranah/ aliran pemikiran yang dipilih nantinya sekadar memberikan harapan dan sanjungan yang terlalu besar pada keberadaan desa pakraman, tanpa disertai oleh kajian obyektif tentang keberadaannya. Dalam kenyataannya, sebagian besar desa pakraman memang sudah bisa dikategorikan sebagai lembaga tradisional yang kuat dan tangguh dalam menghadapi berbagai hempasan perubahan sosial, tetapi kondisi yang juga harus diakui adalah masih banyak diantara desa-desa pakraman yang ada pada saat ini masih dalam keadaan kurang berdaya (empowerlesness) dalam menghadapi perkembangan jaman. Bahkan upaya dari pemerintah Provinsi Bali untuk mengayomi desa pakraman dengan memberlakukan Perda Nomor 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman, sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi dan peranan Desa Adat sebagai kesatuan Masyarakat Hukum Adat, yang sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman, belumlah dapat dikatakan memberikan jaminan bahwa desa pakraman pasti akan menjadi lebih berdaya. Bahkan dapat dikatakan untuk sementara ini, justru Perda Nomor 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman telah menimbulkan rasa kebingunan-kebingunan  baru bagi prajuru desa pakraman. Hal ini antara lain disebabkan oleh proses pembuatan Perda yang terkesan “tergesa-gesa”, serta kurangnya penyerapan aspirasi dari desa-desa pakraman pada proses pembuatan perda tersebut. Di samping itu, masih adanya kecenderungan untuk mengatur keberadaan desa pakraman, yang karena keunikan tata kehidupannya, semestinya Perda semacam ini cukup hanya memberikan pengakuan saja atas segala keunikan yang dimiliki tersebut.

Berbagai Kendala di Tingkat Desa

Beberapa kendala untuk menjadikan desa pakraman sebagai penyelenggara tunggal pemerintahan dan menurunkan konsep otonomi di tingkat desa pakraman antara lain:

1.      Landasan filosofis religius Desa Pakraman, berkaitan dan mencerminkan keberadaan lembaga yang bernafaskan agama Hindu, sehingga akan menyulitkan peluang bagi warga non-Hindu menjadi anggota atau warga desa pakraman.

2.      Dalam hal teritorial, disamping adanya ketidakseimbangan luas wilayah, juga terdapat beberapa wilayah di Bali yang berada di luar kekuasaan desa pakraman.

3.      Organisasi Desa Pakraman bersifat tradisional, lokal, hanya sampai di tingkat desa, tidak ada hubungannya dengan desa lainnya. Kesannya memang mandiri/ otonom, tetapi di balik semua itu desa pakraman kerdil bagaikan bonzai, terisolir dan rawan konflik.

4.      Sebagai warisan masa lalu, struktur kepengurusan Desa Pakraman masih sangat sederhana, fungsi-fungsi atau jabatan-jabatan yang ada misalnya kesinoman, petajuh, prajuru dan lain-lainnya hanya mampu melaksanakan tugas/ peran sederhana kurang lebih sebatas tugas upacara yadnya. Begitupun manajemennya masih sangat lemah, sederhana/ tradisonal, masih jauh tertinggal dari manajemen modern dengan teknologinya yang canggih. Disamping itu, cara pemilihannya, cara kerjanya dan olih-olihannya, hampir semua berjalan dengan kuna dresta serta adanya kecenderungan menghindar menjadi pengurus (prajuru) makin melemahkan kepemimpinan desa pakraman.

5.      Sumber daya manusia yang ada di desa pakraman, bukan sekedar diragukan kualitasnya, namun jumlah mereka juga semakin menurun. Hal ini merupakan akibat logis dari mobilitas sosial yang merupakan produk modernisasi. Warga desa yang terdidik, profesional dan terampil karena berbagai macam alasan, jarang menetap di desa karena kurangnya lapangan kerja. Kondisi seperti ini jelas akan sangat menyulitkan bagi desa pakraman untuk berotonomi.

6.      Keterbatasan awig-awig, karena pada dasarnya hanya mengatur warganya (Hindu) dan yang unik dalam batas-batas teritorialnya

7.      Ketiadaan jaringan desa pakraman dan adanya fanatisme desa pakraman yang berlebihan, menyebabkan kesulitan dalam melakukan hubungan koordinasi antar desa pakraman, sehingga mudah memicu selisih paham dan konflik antara desa pakraman satu dengan lainnya.

8.      Kelambatan dalam pengambilan keputusan dalam menghadapi persoalan yang semakin kompleks karena keadaan sistem sosial yang rumit.

9.      Demokrasi dijalankan secara parsial, karena tidak melibatkan krama perempuan.

10.  Belum terbiasa membicarakan potensi konflik secara terbuka. Membahas potensi dan manajemen konflik masih dianggap tabu.

11.  Bagaimana menempatkan dan mengharmoniskan hubungan desa pakraman yang masih bersifat tradisional di satu pihak, dengan negara modern yang bersifat demokratis di pihak lain (terjadi perbenturan antara nilai kebersamaan versus nilai perbedaan)

12.   Akibat dari semua itu kondisi desa pakraman menjadi marginal, tidak mampu berbuat banyak bagi warganya, tidak mampu membangun dan mengembangkan dirinya secara konseptual dan strategis, sebaliknya justru menjadi obyek pembangunan.

Berbagai kendala tersebut juga diperkuat oleh tingginya tingkat diferensiasi sosial masyarakat Bali yang juga sangat rentan terhadap berbagai potensi konflik. Beberapa potensi konflik, bukan saja yang bersifat laten, melainkan yang sudah termanifestasi secara empirik dalam kehidupan sosial masyarakat di Bali antara lain:

1.      Konflik antar etnis khususnya etnis Bali dengan non-Bali yang menguat pasca bom Bali I dan II. Potensi ini semakin membesar dengan munculnya kristalisasi etnis di antara manusia Bali yang semakin membuat tembok pembatas antara ‘kekitaan’ dengan ‘kemerekaan’ (we-ness dengan other-ness) seiring dengan implementasi kebijakan penertiban penduduk pendatang oleh pecalang akhir-akhir ini. Beberapa wacana sosial juga sudah menjadi indikator jelas mengenai hal ini. Kenyataan ini berasosiasi dengan proses indigenisasi masyarakat Bali serta meningkatnya in-migrasi dari luar pulau.

2.      Konflik antar-kelas, yang berlatar belakang ekonomi. Masyarakat kelas ekonomi bawah yang merasa termaginalisasi sudah mulai memposisikan diri secara frontal dengan kaum kaya, khususnya pengusaha (investor). Tindakan anarkhi pun sempat menggejala. Hal ini terlihat pada kasus-kasus pemogokan kaum buruh/ karyawan  di berbagai industri pariwisata, serta pawai ogoh-ogoh yang sempat dipaksakan masuk ke hotel karena warga merasa masih kurangnya ‘uang kompensasi’ hotel yang diberikan bagi keperluan desa pakraman.

3.      Konflik antar kelompok homo-aequalis dan homo-hierarchicus. Kelompok homo-aequalis dengan ideologi egalitarianisme ingin melihat masyarakat  Bali yang demokratis, tanpa adanya diskriminasi atas dasar kelahiran (keturunan). Di pihak lain, kelompok homo-hierarchicus dengan segala upaya mempertahankan status quo hirarki tradisionalnya. Konflik yang sudah berlangsung sejak tahun 1920-an ini secara awam dikenal sebagai konflik kasta (walaupun secara akademis istilah ini kurang tepat).

4.      Konflik antara Hindu tradisional-ritualistik dengan Hindu modern-humanistik. Meskipun tidak terlalu menonjol, sudah ada gejala-gejala pertentang antara penganut Hindu tradisi, yang menekankan pada ritus-ritus besar dengan penekanan Bali, dengan Hindu modern yang menekankan pengamalan Hindu dengan konsep ‘back to Veda’ , yang dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai ‘aliran baru’. Kristalisasi indikator kontemporer masalah ini ditambah dengan butir poin ketiga di atas sangat jelas tampak dengan adanya dualisme Parisadha Bali yakni Parisadha versi Campuhan dan Besakih yang belum juga bisa disatukan hingga kini.

5.      Konflik internal desa pakraman yang seringkali dipicu oleh persoalan-pesoalan pribadi menyangkut pelaksanaan hak dan kewajiban seorang warga di desa pakraman. Konflik ini tidak jarang berujung pada tindakan pengusiran (kasepekang) dari desa pakraman terhadap warga yang dianggap melanggar ketentuan awig-awig atau tidak aktif dalam aktivitas adat.

Berkaitan dengan berbagai potensi konflik tersebut, makin menyadarkan kita bahwa kehidupan sosial masyarakat  Bali tidak selamanya kondusif bagi tumbuhnya toleransi dan demokrasi, apalagi dalam masyarakat Bali yang pemilahan, fragmentasi serta polarisasi sosialnya cukup tinggi. Mengikuti teori integrasi sosial Furnivall sejumlah properti hubungan-hubungan sosial yang biasa kita temukan sebagai konsekuensi dari struktur masyarakat yang multikultur adalah: 1) kecenderungan berkembangnya perilaku konflik di dalam hubungan-hubungan antar berbagai komunitas atau kelompok; 2) berkembangnya kecenderungan para pelaku konflik melihat konflik bukan sebagai suatu game melainkan sebagai suatu total war; dan 3) berkembangnya proses integrasi sosial berdasarkan dominasi oleh suatu komunitas atau kelompok di atas komunitas atau kelompok lain.

Dalam sistem sosial yang tingkat pemilahannya tidak lagi bersifat membaur (cross cuting) akan tetapi bahkan bersifat kumulatif, maka toleransi dan demokrasi akan sulit untuk dipelihara, sebab biasanya konflik yang ditimbulkannya tidak lagi bersifat memusat (centripetal) akan tetapi bersifat memencar (centrifugal). Dalam situasi konflik yang sifatnya memusat maka konflik akan menjadi sangat sulit diselesaikan.
Kondisi diferensiasi sosial yang demikian serta berbagai ancaman potensi konflik yang menyertainya makin menyadarkan kita bahwa upaya untuk lebih mengaktualisasikan dan mengimplementasikan nilai-nilai kebersamaan dalam masing-masing masyarakat desa pakraman di Bali adalah merupakan sebuah keniscayaan.


Beberapa Alternatif Pemikiran

Berhubung dengan berbagai kendala dan persoalan tersebut, ada beberapa alternatif pemikiran untuk lebih memberdayakan peranan Desa Pakraman, antara lain:

1.      Restrukturisasi desa pakraman  dilakukan dengan cara melepaskan dari belenggu isolasi yang selama ini dialami, membuka jalur informasi dan komunikasi baik vertikal maupun horisontal, sehingga tidak lagi bersifat tertutup dan lokal, melainkan harus bersifat terbuka dan regional meliputi seluruh daerah Bali.

2.      Pemberdayaan desa pakraman dalam rangka bottom up strategy dan peningkatan partisipasi krama desa. Dalam upaya ini, kekhasan ragam/ diversifikasi  budaya dari masing-masing wilayah desa pakraman agar tetap dipertahankan  dan dijaga keberadaannya agar berkelanjutan menurut konsep desa, kala dan patra. Disamping itu, “jabatan” prajuru tidak lagi sekadar ngayah untuk kepentingan adat dan agama, tetapi juga sebuah jabatan profesional (mendapat penghasilan dan fasilitas).

3.      Desa Pakraman harus tetap memiliki kemampuan sebagai wahana integrasi sosial, yang memupuk serta mengembangkan solidaritas/ kolektivisme krama adat, dan tidak justru sebagai wahana bagi terpeliharanya potensi konlik laten. Dalam rangka mamanajemeni potensi konflik, beberapa konsep, seperti: sagilik-saguluk salunglung sabayantaka, paras-paros sarpanaya perlu direvitalisasi. Konsep perbedaan tetap dikembangkan tetapi bermuara pada kebenaran dan tujuan bersama.

4.      Perlu dibentuk forum komunikasi antar Desa Pakraman sebagai sarana untuk memperlancar interaksi antar Desa Pakraman yang sampai sekarang memang sangat minim, serta untuk mengatasi berbagai kendala, kelemahan dan tantangan yang dihadapi Desa Pakraman ke depan. Di samping itu peran dan kinerja Majelis Desa Pakraman (MDP) Provinsi Bali dan Majelis Madya Desa Pakraman (MMDP) di masing-masing kabupaten bisa lebih dioptimalkan.

5.      Perlu peningkatan kualitas pemimpin/ prajuru Desa Pakaraman pada masa mendatang, yang tidak semata-mata bermodalkan kejujuran dan pengetahuan adat/ Agama Hindu semata, tetapi juga memiliki kualitas pendidikan, wawasan politik, ekonomi keluarga dan pengetahuan umum yang memadai.

6.      Peningkatan peranan Desa Pakraman dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, hukum, keagamaan dan lain-lain. Bila di sektor moneter peranan Desa Pakraman, melalui Lembaga Perkreditan Desa (LPD), sudah mulai menampakkan hasil, maka pemberdayaan ekonomi Desa Pakraman di sektor riil perlu ditingkatkan melalui Badan Usaha Milik Desa Pakraman (BUMDP), seperti: Koperasi Desa Pakraman, Pasar Desa Pakraman hingga akhirnya dapat membantu usaha-usaha kecil lainnya, sehingga ekonomi rakyat dapat lebih diberdayakan. Demikian juga misalnya lembaga keamanan, menurut catatan tahun 2003 jumlah Desa Pakraman di Bali seluruhnya 1404. Kalau tiap Desa Pakraman memiliki 1 peleton pecalang, maka jumlah seluruhnya menjadi 1404 peleton pecalang, cukup untuk mengamankan Bali. Masalahnya sekarang adalah bagaimana menggali potensi itu dan me-manage dengan baik agar efektif dan efisien dalam tugas pengamanan.

7.      Hubungan krama Desa Pakraman dengan LSM/ NGO yang peduli/ bernafaskan adat, budaya dan agama, perlu dijaga agar masing-masing tetap berdiri sendiri, saling menghormati. Biarkan LSM/ NGO itu tumbuh dan berkembang di luar organisasi krama adat. Para anggotanya adalah pemikir kritis dan kreatif yang sangat peduli pada pembangunan Bali, karena itu wajib didukung eksistensinya. Desa Pakraman mengharapkan pengabdian yang tulus dari LSM/ NGO, bebas dari kepentingan pribadi, kelompok dan aliran politik.

8.      Mempererat hubungan antara Desa Pakraman dengan Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) yang memang sedari dulu bersifat sangat substansial, karena totalitas kehidupan masyarakat adat didasarkan, dijiwai oleh nilai-nilai dan prinsip-prinsip Agama Hindu disamping seluruh Krama Adat adalah umat Hindu. Hubungan yang sangat hakiki ini menjadikan Desa Pakraman dan PHDI seakan-akan menyatu, saling membutuhkan dan saling mengisi.
Penutup
Dalam era demokrasi dan otonomi yang sangat luas sekarang ini, diharapkan peran aktif semua pihak yang berkompeten, dalam rangka menemukan format pemerintahan desa yang paling tepat dan sesuai dengan kondisi riil kemasyarakatan di Bali. Hal ini, demi untuk peningkatan keberdayaan desa pakraman, yang sampai saat sekarang masih tetap diharapkan tetap sebagai “benteng” terakhir bagi kelangsungan budaya, adat Bali serta Agama Hindu. Jangan sampai kebebasan berdemokrasi dan berotonomi itu lalu ‘kebablasan’ menjadi tindakan anarki yang merusak eksistensi desa pakraman sebagaimana diingatkan oleh Mahathir Mohamad mantan Perdana Menteri Malaysia pada bagian awal tulisan ini.

2 Tanggapan

  1. saya masih bingung mengenai desa adat dan desa dines masalah kekuasaannya dan pembagian kerjanya apakah ke2nya diakui pemerintah

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: