Pilkada Bali

MEMPERKUAT LEGITIMASI DEMOKRASI LOKAL

DALAM PILKADA BALI[1]

Oleh: Wayan Gede Suacana

“Demokrasi adalah sistem dimana pemenang hari ini bisa jadi kalah di kemudian hari. Ia yang kalah selalu punya harapan untuk menang berdasarkan aturan main yang sudah disepakati bersama” (Przeworski)

© Pengantar

Hegemoni pusat dan pengaruh kekuasaan negara selama masa pemerintahan Orde Baru di Indonesia tampak sangat dominan. Hal ini karena sistem politik yang ada bekerja di atas prinsip-prinsip “otoriterianisme birokratik” dan “korporatisme negara” (Mas’oed, 1989; dan Jackson, 1978). Para elite politik dan birokrasi dalam menjalankan tugas lebih banyak berorientasi pada kekuasaan pusat (state centric) dan cenderung memihak ke ‘atas’ (pemerintah) daripada ke ‘bawah’ (masyarakat). Masyarakat daerah sekadar menjadi objek dan dimarjinalkan dalam proses pengambilan keputusan. Mereka hanya menempati posisi pinggiran yang selalu harus tunduk dan patuh pada setiap keputusan elite pusat.

Proses peralihan dalam kepemimpinan nasional melalui gerakan reformasi 1998 yang terjadi kemudian telah ikut melahirkan embrio gerakan pro-demokrasi. Gerakan ini telah ikut mengantarkan rakyat Indonesia menuju kondisi yang diyakini oleh sebagian kalangan intelektual sebagai era transisi menuju demokrasi (Nordholt dan Abdullah, 2002; Gaffar, 2004 dan Hiariej, 2004). Walaupun demokrasi tidak secara otomatis lahir sebagai pilihan transformatif pasca otoritarianisme, namun dalam batas tertentu transisi demokrasi masih bisa dipergunakan dalam menjelaskan transisi pemerintahan Indonesia pasca Orde Baru.

Pada era transisi demokrasi berbagai dinamika dan perubahan sosial telah terjadi dalam sistem pemerintahan nasional maupun daerah, khususnya dalam relasi antara pemerintah pusat dan daerah yang dalam batas tertentu ikut mendorong sebagian rakyat di beberapa daerah berjuang menuntut hak-hak otonomi khusus mereka. Bahkan, dinamika dan perubahan sosial politik ini juga telah memperbesar instabilitas politik dalam negeri dengan tuntutan kemerdekaan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh, dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua yang sering menggoda TNI untuk melakukan tindakan kekerasan guna mencegah terjadinya desintegrasi bangsa (Hadiz, 1999: vi).

Walaupun masih terbatas sifatnya, pemerintah pusat sesungguhnya sudah merespons melalui berbagai upaya agar bisa menumbuhkan “rasa kebersamaan” dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya mengharmoniskan kembali hubungan pusat dan daerah. Salah satunya adalah dengan mencoba dan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi di/ dari bawah dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung yang dimulai sejak 1999 lalu. Pilkada adalah instrumen untuk meningkatkan participatory democracy dan memenuhi semua unsur yang diharapkan. Apalagi, sebenarnya demokrasi bersifat lokal- all politics is local (O’ Neill, dalam Heywood, 2002), sehingga salah satu tujuan Pilkada adalah memperkuat legitimasi demokrasi. Meski demikian, di negara-negara lain, keberhasilan Pilkada tidaklah berdiri sendiri. Ia ditentukan antara lain oleh kematangan partai dan aktor politik, budaya politik masyarakat, dan kesiapan dukungan administrasi penyelenggaraan Pilkada sendiri. Kondisi politik lokal yang amat heterogen, kesadaran dan pengetahuan politik masyarakat yang rendah, buruknya sistem pencatatan kependudukan, dan sistem penyelenggaraan pemilihan (electoral governance) sering menyebabkan kegagalan tujuan Pilkada. Lalu, bagaimana halnya dengan pelaksanaan Pilkada Bali 9 Juli 2008 mendatang ? Tulisan singkat ini mencoba menguraikan beberapa problema demokrasi lokal, khususnya dalam pelaksanaan Pilkada Bali berikut alternatif solusi bagi penguatan legitimasi demokrasinya.

© Pilkada: Demokrasi Lokal

Pilkada Bali untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Bali untuk kali pertama menggunakan sistem pemilihan langsung yang diselenggarakan nanti pada hari Rabu 9 Juli 2008. Jumlah pemilih diproyeksikan sekitar 2,7 juta pemilih dengan penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bali dengan jajarannya yang berjumlah 44.927 orang. Pembiayaan bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 43.716.133.950. Proses Pilkada diawasi oleh Panitia Pengawas dan jajarannya yang berjumlah 882 orang, serta dipantau oleh organisasi-organisasi yang berbadan hukum, seperti LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Pemantau Pemilu, Organisasi Massa (Ormas) dan lain-lainnya.

Data Pemilih Sementara (DPS) hingga tanggal 3 Mei 2008 menunjukkan Kabupaten Buleleng akan menjadi lumbung suara terbesar. Di wilayah ini terdapat 459.721 pemilih dari total jumlah pemilih sementara di seluruh Bali 2.493.839 orang. Urutan berikutnya Denpasar 376.093 pemilih, Gianyar 322.789 pemilih, Tabanan 318.716 pemilih, Badung 283.646 pemilih, Karangasem 226.273 pemilih Jembrana 203.627 pemilih dan Bangli 166.465 pemilih. Dari 9 wilayah kabupaten/ kota, pemilih terendah ada di wilayah Klungkung yakni hanya 136.509 pemilih.

Dalam Pilkada Bali saat ini ada tiga pasangan calon yang telah terdaftar, dan sampai dengan tulisan ini dibuat masih dalam proses verifikasi secara administrasi dan faktual oleh tim Pokja  Pencalonan KPU Bali. Bila  proses verifikasi telah selesai, maka pada tanggal 15-19 Mei 2008, calon yang memenuhi persyaratan akan ditetapkan melalui Rapat Pleno Anggota KPU Provinsi Bali. Adapun tiga pasangan calon terdaftar yang sedang melalui proses verifikasi adalah sebagai berikut:

Calon Gubernur : Prof. Dr. drg. Gde Winasa
Calon Wakil Gubernur : I Gusti Bagus Alit Putra, SH,S.Sos, M.Si.

Pengusung calon adalah Koalisi Kebangkitan Bali (KKB) yang terdiri dari gabungan 13 partai politik dengan perolehan suara sebagai berikut :

No

Nama Partai

Perolehan suara

% Suara

Perolehan Kursi

% Kursi

1

P. Demokrat

107,638

5.53%

3

5%

2

P. Nasional Banteng Kemerdekaan

55,037

2.83%

1

2%

3

P. Keadilan dan Persatuan Indonesia

48,672

2.50%

0%

4

P. Kebangkitan Bangsa

25,800

1.32%

0%

5

P. Damai Sejahtera

13,339

0.68%

0%

6

P. Pelopor

28,694

1.47%

0%

7

P. Penegak Demokrasi Indonesia

17,028

0.87%

0%

8

P. Persatuan Demokrasi Kebangsaan

7,574

0.39%

0%

9

P. Merdeka

10,128

0.52%

0%

10

P. Serikat Indonesia

4,071

0.21%

0%

11

P. Persatuan Daerah

2,200

0.11%

0%

12

P. Buruh Sosial Demokrat

4,388

0.23%

0%

13

P. Bulan Bintang

1,922

0.10%

0%

Jumlah

326,491

16.76%

4

7%

Calon Gubernur : Cokorde Gde Budi Suryawan, SH, M.Si
Calon Wakil Gubernur : Brigjen Pol. Purn. Drs. Nyoman Gede Suweta, M.Si

Pengusung calon adalah Koalisi Rakyat Bali(KRB) yang terdiri dari gabungan 5 partai yang memperoleh suara sebagai berikut :

No

Nama Partai

Perolehan suara

% Suara

Perolehan Kursi

% Kursi

1

P. Golongan Karya

352,366

18.10%

14

25%

2

P. Karya Peduli Bangsa

81,638

4.19%

3

5%

3

P. Nasional Indonesia Marhaenisme

71,016

3.65%

2

4%

4

P. Perhimpunan Indonesia Baru

50,916

2.61%

1

2%

5

P. Persatuan  Pembangunan

19,233

0.99%

1

2%

Jumlah

575,169

29.54%

21

38%


Calon Gubernur                       : Drs. Made Mangku Pastika
Calon Wakil Gubernur           : Drs. A. A. Gede Ngurah Puspayoga

Pengusung calon adalah 1 partai yaitu PDIP yang perolehan suaranya adalah sebagai berikut :

No

Nama Partai

Perolehan suara

% Suara

Perolehan Kursi

% Kursi

1

P. Demokrasi Indonesia Perjuangan

999,715

51.34%

30

55%



Hal yang menarik dari ketiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali tersebut adalah adanya kombinasi pasangan yang berlatar belakang sipil-militer/ polisi, birokrat-sipil, kader-non kader parpol atau sebaliknya. Kenyataan ini menunjukkan dikotomi sipil-militer/ polisi, birokrat-sipil atau kader-non kader sudah tidak tampak lagi.

Kondisi ini mengindikasikan berlangsungnya transpolitika yakni bersilang dan bersimbiosisnya prinsip, cara, dan strategi politik dengan prinsip, cara dan strategi bidang-bidang lain (Piliang, 2005:4-5). Transpolitika dalam Pilkada Bali terbentuk karena longgar atau lenturnya batas-batas yang selama ini memisahkan berbagai segmentasi kehidupan berdasarkan entitasnya, diantaranya adalah segmentasi sosial (kelas sosial, kasta, tampak dengan keikutsertaan calon dari berbagai kelas sosial atau ‘kasta’, kalangan puri-non puri, dsb); segmentasi fenomenologis (realitas sosial, realitas politik, realitas kultural, misalnya tampak dalam orientasi politik yang tidak mesti dibatasi oleh partai). Blau (1975) menyebut fenomena ini sebagai afiliasi bersilangan (cross-cutting affiliation) dimana hubungan antara berbagai parameter struktur sosial berupa “interseksi”, yakni jatuh bersilangan (crosscutted) dengan diferensiasi sosial berdasarkan parameter yang lain. Perbedaan keanggotaan orang didalam berbagai kelompok atau status berdasarkan suatu parameter menempatkan mereka didalam “kesamaan” keanggotaan didalam kelompok atau status berdasarkan parameter yang lain.

Hal yang menarik dari ketiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali tersebut adalah adanya kombinasi pasangan yang berlatar belakang sipil-militer/ polisi, birokrat-sipil, kader-non kader parpol atau sebaliknya. Kenyataan ini menunjukkan dikotomi sipil-militer/ polisi, birokrat-sipil atau kader-non kader sudah tidak tampak lagi.

Kondisi ini mengindikasikan berlangsungnya transpolitika yakni bersilang dan bersimbiosisnya prinsip, cara, dan strategi politik dengan prinsip, cara dan strategi bidang-bidang lain (Piliang, 2005:4-5). Transpolitika dalam Pilkada Bali terbentuk karena longgar atau lenturnya batas-batas yang selama ini memisahkan berbagai segmentasi kehidupan berdasarkan entitasnya, diantaranya adalah segmentasi sosial (kelas sosial, kasta, tampak dengan keikutsertaan calon dari berbagai kelas sosial atau ‘kasta’, kalangan puri-non puri, dsb); segmentasi fenomenologis (realitas sosial, realitas politik, realitas kultural, misalnya tampak dalam orientasi politik yang tidak mesti dibatasi oleh partai). Blau (1975) menyebut fenomena ini sebagai afiliasi bersilangan (cross-cutting affiliation) dimana hubungan antara berbagai parameter struktur sosial berupa “interseksi”, yakni jatuh bersilangan (crosscutted) dengan diferensiasi sosial berdasarkan parameter yang lain. Perbedaan keanggotaan orang didalam berbagai kelompok atau status berdasarkan suatu parameter menempatkan mereka didalam “kesamaan” keanggotaan didalam kelompok atau status berdasarkan parameter yang lain.

© Hambatan dan Problema

Pilkada Bali yang diharapkan bisa mewujudkan demokrasi lokal yang lebih baik masih mengalami hambatan dan problema. Beberapa diantaranya adalah:

1. Kondisi Ketimpangan Kelembagaan, Struktur Politik Lokal adalah Bagian (de-coupling) dari Politik Nasional. Usulan reformasi elektoral bagi Pilkada tadinya hadir ketika kedua ranah politik itu sesungguhnya masih satu, di mana politik lokal tetap terintegrasi dalam politik nasional, lengkap di dalamnya juga struktur psikis ketergantungan para politisi lokal terhadap elite di Jakarta (Sinar Harapan, 17 Oktober 2003). Elite partai lokal terhegemoni ala Gramscian dalam cara hidup, dan cara berpikir seperti cara berpikir dan gaya hidup kelompok elite politik pusat yang mendominasi dan mengeksploatasi mereka (Simon, 2004: 19). Sebagai konsekuensinya terjadi kondisi buruk dalam kehidupan kepartaian yakni, devolusi kewenangan dalam matra suprastruktur, yakni desentralisasi pemerintahan, tidak serta merta lalu diikuti dengan desentralisasi kepartaian (infrastruktur politik).

Devolusi yang macet ini, dari segi institusional, menyebabkan partai-partai di daerah tidak berubah dari statusnya sebagai cabang; dan secara fungsional hanya berperan sebagai replikasi kepentingan dari partai (elite) pusat. Pada titik ekstrim lebih jauh, devolusi yang macet itu menyebabkan amat mustahil maksud pendirian partai lokal. Dalam konteks ini, Pilkada sulit dikatakan berlangsung secara langsung. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan dipilih rakyat boleh jadi bukanlah orang yang berasal dari ’bawah’, di mana kemunculannya hanya mungkin melalui pencalonan oleh partai di daerah (dan terutama oleh partai lokal), tapi merupakan titipan elite pusat partai sebagai yang banyak terjadi dalam fenomena Pilkada kali ini. Dalam kondisi seperti itu, Pilkada langsung oleh rakyat menjadi tak sepenuhnya bermakna, karena mereka memilih orang yang tidak diproses melalui kelembagaan arus bawah partai.

Sebagai konsekuensinya keterwakilan/ representasi rakyat sebagai isu strategis untuk membangun sistem demokrasi yang berkualitas dan substantif di daerah juga terabaikan. Padahal praktek demokrasi lokal lewat Pilkada ini dibangun atas dasar prinsip keterwakilan di mana keputusan politik dan kebijakan publik dalam penyelenggaraan kekuasaan negara nantinya dibuat oleh para Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang memperoleh mandat dari rakyat yang memiliki kedaulatan penuh. Pandangan normatif ini mengandaikan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur yang menerima mandat mampu menyuarakan kepentingan kelompok masyarakat yang memilihnya melalui berbagai kebijakan publik yang dikeluarkan dalam pelaksanaan pembangunan dan roda pemerintahan daerah untuk mengurangi ’defisit demokrasi’ (Partnership, 2007).

2. Belum Terwujud Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) karena Masih Kuatnya Budaya Patriarkhi. Dikotomi peran laki-laki dan perempuan mendapatkan tempat dalam budaya patriarkhi yang menjadi salah satu penyebab terjadinya perlakuan diskriminatif dan kurang menguntungkan bagi kaum perempuan. Dalam pelaksanaan Pilkada Bali tampaknya masih terjadi ketimpangan gender (gender inequality) atau ketidakadilan karena ketidakterwakilan kaum perempuan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali. Padahal Pemerintah Indonesia sesungguhnya sudah mengusahakan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender melalui berbagai kebijakan, seperti dinyatakan melalui Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (Gender Mainstreaming) dalam Pembangunan Nasional (Pemprov Bali dan PSW Unud, 2005:10-11). Hal ini tentunya sangat memprihatinkan karena merupakan kemunduran dibandingkan dengan Pilkada Buleleng yang sempat diikuti oleh calon Wakil Bupati perempuan, walau belum berhasil memenangkan kompetisi. Hingga saat ini perempuan Bali baru bisa menduduki jabatan sebagai kepala desa/ perbekel dalam struktur pemerintahan daerah. Di lembaga-lembaga legislatif dan yudikatif juga kondisinya hampir serupa, perempuan Bali masih sangat sedikit yang bisa mencapai posisi strategis.

3. Dominasi Partai Politik dalam Bursa Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur. Dari ketiga paket calon Gubernur dan wakil Gubernur Bali semuanya masuk melalui jalur parpol. Calon independen, sebagai usulan kelompok masyarakat, benar-benar membutuhkan perjuangan dan tekanan yang kuat. Ia hanya bisa masuk, atas perkenaan pengurus partai dan berproses melalui mekanisme suatu partai. Di satu sisi masih sedikit para kader partai yang pantas untuk maju sebagai pemimpin pemerintahan (dan bahkan tugas kaderisasi ini sering dibaikan oleh cabang partai di daerah), dan pada sisi lain begitu banyak ada tokoh masyarakat lokal (perguruan tinggi, LSM, dan Ormas) yang mumpuni namun tidak memiliki afiliasi kepartaian tertentu, rakyat pada gilirannya mungkin hanya berkesempatan memilih calon yang tak layak. Masalah lain dari dominasi partai adalah terdistorsinya makna pemilihan langsung itu sendiri. Sebab sejatinya, calon yang maju dalam kontestasi itu pada dasarnya adalah calon indipenden. Partai hanyalah salah satu sumber stok dan instrumen bantuan untuk menyalurkan sebagian calon, dan di luar itu hak kesempatan yang sama juga diperoleh berbagai lembaga profesional dan organisasi sosial lainnya. Distorsi makna pemilihan langsung dalam struktur dominasi partai membuat Pilkada tidak banyak mendapat nilai tambah, dan tidak seideal yang dibayangkan. Melihat kondisi dominasi diatas agaknya munculnya calon-calon independen nanti akan bisa membuat partai bersedia mengubah diri supaya lebih siap berkompetisi. Persoalan yang lebih penting, adalah apa pola kompetisi dalam Pilkada yang akan harus diciptakan dengan munculnya calon independen, Bagaimana kita bisa menciptakan pola kompetisi yang rasional, program oriented, serta dengan biaya politik yang rendah (Erawan, 2007).

4. Kondisi Pragmatisme Politik Pemilih. Pada umumnya masyarakat pemilih pedesaan di Bali masih tergolong tipe Budaya Politik Subjek atau Kaula dalam Tipologi Gabriel Almond dan Sidney Verba (1984). Dalam tipe ini masyarakat patuh dan ikut serta dalam Pilkada karena dianggap sebagai kewajiban semata atau akibat adanya kontrol sosial. Sebagian besar rakyat berduyun-duyun mendatangi bilik suara, walau tidak memahami visi, misi, dan rencana strategis sang kandidat, tidak tertarik dengan materi kampanye yang disodorkan, tidak begitu kenal calonnya dan tidak perduli dengan hasil Pilkada nanti. Tetapi, hal itu dilakukan semata-mata menghindari kontrol sosial dan kecemasan yang muncul karena melanggar norma yang sudah mapan di masyarakat. Hanya sebagian kecil masyarakat yang berpendidikan, terutama di wilayah perkotaan yang sudah menganut Budaya Politik Partisipan dengan melibatkan diri secara penuh dalam kegiatan politik, seperti ikut dalam kegiatan parpol, pemungutan suara dan mencari informasi tentang kehidupan politik. Mereka melandaskan partisipasi dalam Pilkada dengan keyakinan bahwa kepesertaannya dalam Pilkada adalah metode untuk mengevaluasi, memilih kepala dan wakil kepala daerah dan untuk mempengaruhi arah kebijakan daerah. Dalam kondisi pemilih yang kebanyakan masih tergolong tipe Budaya Politik Subjek atau Kaula, ditambah dengan tingkat pengetahuan dan pengalaman politik yang masih rendah, bisa jadi merupakan sasaran tindakan manipulasi oleh kepentingan material dan sentimen simbolik yang dimainkan para kontestan dengan simulakra politiknya. Hal ini tentu akan menyuburkan pragmatisme politik dan semakin menjauhkan mereka dari cita-cita demokrasi lokal yang hendak memperkuat legitimasi dan mendewasakan kesadaran politik melalui Pilkada.

5. Kecenderungan Irasionalitas Politik dalam Hasil Akhir Kompetisi. Kemungkinan anarkhis dan sikap penolakan massa simpatisan pendukung atas kekalahan pasangan calonnya sebagaimana pengalaman sebelumnya merupakan potret tahap perkembangan dari kedewasaan politik sebagian masyarakat kita. Perbedaan afiliasi dan orientasi politik bisa memunculkan fragmentasi politik yang tidak saja merendahkan kualitas pilihan, tapi juga berpotensi memperdalam disintegrasi dan instabilitas lokal. Ketidaksiapan menerima hasil akhir kompetisi menjadikan pluralitas sosial dengan sistem pemilahan berdasarkan orientasi politik semakin tajam, sebaliknya nilai kearifan lokal sebagai perekat sosio-kultural yang telah ada dan dibina sejak lama, seperti sagilik-saguluk, salunglung-sabayantaka serta paras-paros sarpanaya semakin memudar. Pendidikan politik kewargaan (civic-education) dan pelatihan pemilih (voters-training) bisa menjadi tugas maha-berat di tengah tantangan semacam ini.

© Memperkuat Legitimasi Demokrasi

Untuk memperkuat legitimasi demokrasi dalam Pilkada Bali idealnya memenuhi paling tidak empat hal. Pertama, rakyat otonom dari ekspansi dan pemaksaan baik oleh tim sukses, kandidat maupun parpol pengusung pasangan calon dalam pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemberian suara dan penghitungan suara. Segala bentuk partisipasi rakyat dalam setiap tahapan Pilkada tersebut murni berasal dari kesadaran sendiri dan tidak ada campur tangan serta mobilisasi dari pihak lain. Kedua, adanya akses pemilih terhadap pasangan calon. Setiap calon pemilih dapat mengetahui dan memahami dengan baik track record, figur, visi, misi, program dan rencana strategis masing-masing kandidat yang akan dipilihnya. Ketiga, berkembangnya arena kompetisi yang sehat dimana masing-masing pasangan calon bisa mengatur diri mereka sendiri dengan tetap mengembangkan saling pengertian yang mutual diantara mereka. Penggunaan cara-cara intimidasi, paksaan, money politics, dan berbagai jenis sumbangan berlabel ‘dana amal’ oleh pasangan calon     tidak sejalan dan menghambat tujuan legitimasi demokrasi. Keempat, birokrasi, TNI-Polri, pers tetap bersikap netral dan adil terhadap semua pasangan calon. Semua institusi ini tidak boleh memihak walaupun mantan pimpinannya atau salah satu anggota korps-nya ikut berkompetisi dalam Pilkada Bali.

Disamping itu, dalam pelaksanaan Pilkada Bali, kompetisi antar kandidat seyogianya dilihat sebagai pencarian solusi bersama, yang di dalamnya tidak saja berisi kesiapan saat memperoleh kekuasaan, sebagai konsekuensi kemenangan dalam Pilkada, tetapi juga rela menerima kekalahan (prinsip toleransi) dan mau membangun bersama-sama. Artinya, lewat Pilkada Bali nanti, setiap pasangan kandidat tidak hanya berani maju untuk “siap menang”, tetapi juga “siap kalah” dan selanjutnya tetap mengembangkan sikap dialogis, sikap negosiatif, sikap saling persuasif, sikap komunikatif, dan sikap saling pengertian yang mutual demi keberlanjutan pembangunan Bali ke depan. Dengan berpegang pada sikap seperti itu setidaknya akan bisa menjadikan Pilkada Bali sebagai upaya cerdas memilih pemimpin Bali yang berkualitas secara demokratis dengan kondisi rakyat yang tetap tenang, tenteram, dan damai.

Akhirnya, harus tetap disadari bentuk demokrasi lokal lewat ‘hajatan’ Pilkada Bali ini bukanlah tujuan akhir, namun lebih merupakan sarana untuk menyelesaikan berbagai macam problema pembangunan daerah yang belum terselesaikan. Walau tidak ada jaminan bahwa dengan demokrasi segala sesuatunya akan menjadi lebih baik, tetapi sebagaimana pandangan Churchill, demokrasi masih dianggap salah satu public virtue, karena bentuk lainnya ternyata tidak lebih baik dari demokrasi. Demokrasi semestinya dipilih untuk dilaksanakan secara bijaksana, karena ia ibarat pedang bermata dua yang bisa memberi berkah sekaligus petaka.

DAFTAR PUSTAKA

Almond, Gabriel A., dan Verba, Sidney, 1984. Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara, Bina Aksara, Jakarta

Blau, Peter M. (ed), 1975. Approach to Study of Social Structure, The Free Press, New York.

Endi Jaweng, Robert, Catatan Kritis Atas Pilkada Langsung, dalam http:/www.scribd.com/word/download/916632 ?extension=pdf diakses tanggal 4 Mei 2008-05-06

Erawan, I Ketut Putra, Partai Politik Lokal atau Demokrasi Lokal, Working Paper disampaikan dalam pertemuan Partnership of Governance, Nangroe Aceh Darussalam, 8 Oktober 2007.

Gaffar, Afan, 2004. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Hadiz, Vedi R., 1999. Politik Pembebasan: Teori-teori Negara Pasca Kolonial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Heywood, Andrew, 2002. Politics, New York: Palgrave Publication.

Hiariej, Erick dkk (ed), 2004. Politik Transisi Pasca Soeharto, Penerbit Fisipol UGM, Yogyakarta.

Jackson, Karl D., “Bureaucratic Polity: A Theoretical Framework for Analysis of Power and Communications in Indonesia” dalam Jackson, Karl D., and Pye, Lucian W. (eds), 1978. Poltical Power and Communications in Indonesia, University of California Press, Berkeley.

KPU Daerah Bali, Sosialisasi Pilgub 2008, dalam Bali Post 5 Mei 2008 dan http://www.kpud.baliprov.go.id/berita.php?id=4 diakses tanggal 4 Mei 2008

Partnership, Terms of Reference Pertemuan Multi Pihak: Membangun Model Keterwakilan Politik yang Demokratis di Indonesia Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, Denpasar, 26 Oktober 2007

Nordholt, Henk Schulte dan Abdullah, Irwan, 2002. Indonesia in Search of Transition, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Piliang, Yasraf A., 2005, Transpolitika: Dinamika Politik di dalam Era Virtualitas, Jalasutra, Yogyakarta.

Simon, Roger, 2004, Gagasan-gagasan Politik Gramsci, Pustaka Pelajar dan Insist Press, Yogyakarta.

Zoelva, Hamdan, Tinjauan Konstitusi Pemilihan Kepala Daerah, dalam http://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/03/15/tinjauan-konstitusi-kepala-daerah/ diakses tanggal 4 Mei 2008.

[1] Pemenang I Lomba Esai, “Upaya Cerdas Memilih Pemimpin Bali, Problema dan Pemecahannya” yang diselenggarakan oleh Wanita Penulis Indonesia (WPI) Cabang Bali, 20 Mei 2008

%d blogger menyukai ini: