Birokrasi Pelayan Publik

MENJAGA CITRA BIROKRASI SEBAGAI
AGEN PELAYANAN PUBLIK

Oleh Wayan Gede Suacana

Proses demokrasi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir setidaknya telah ikut mengubah pola interaksi antara masyarakat dan birokrasi. Hal ini terlihat jelas dari adanya perubahan orientasi dari state centric ke society centric, dari isu government ke isu governance, dan dari perilaku politik tradisional ke politik transformatif. Dengan adanya pergeseran pola seperti itu sesungguhnya lebih besar peluang melakukan fungsi dan etika pelayanan yang lebih maksimal dan responsif. Namun, fakta dan realitas justru menunjukan bahwa peran birokrasi sebagai service provider semakin jauh dari harapan. Birokrasi masih terbelit persoalan internal, seperti terungkapnya kasus perselingkuhan kolektif yang melibatkan aparat birokrasi dari berbagai Kabupaten di Bali yang tentu akan  menurunkan citra dan wibawanya di mata publik. Bagaimana semestinya birokrasi berperilaku agar citranya sebagai agen pelayanan publik tetap terjaga ?

Gelombang reformasi yang terjadi tujuh tahun silam telah ikut membawa angin perubahan terhadap perilaku birokrasi di negeri ini. Birokrasi tidak dapat lagi menempatkan diri sebagai sosok institusi yang angkuh dan tak tersentuh, tetapi sudah menjadi lebih responsif, demokratis dan transparan. Seiring dengan penguatan masyarakat sipil, tuntutan ke arah perbaikan citra birokrasi sebagai agen pelayanan telah menjadi wacana publik di era  reformasi. Posisi masyarakat sipil menjadi relatif kuat dalam penyaluran aspirasi dan menuntut hak-hak mereka atas pelayanan birokrasi.
Dalam konteks ini, birokrasi perlu lebih merevitalisasikan dirinya agar dapat menghasilkan kualitas layanan yang lebih baik. Apabila ternyata birokrasi belum mampu mengatasi persoalan internalnya—seperti tampak dalam kasus amoral  perselingkuhan yang melibatkan oknum aparat birokrasi, serta belum dilaksanakannya pelayanan yang berkualitas, maka kondisi demikian mengisyaratkan birokrasi telah gagal mengemban misinya sebagai agen pelayanan publik.

Citra Birokrasi

Beberapa dekade lalu, birokrasi sering termanifestasi sebagai kondisi empirik yang sangat buruk, negatif atau sebagai suatu penyakit, serta peraturan yang menggurita sebagai perpanjangan tangan negara untuk mengontrol masyarakat. Jangan sampai  birokrasi sekarang bermanifestasi dalam wujud barunya sebagai agen per(selingkuh)an (selingan indah keluarga utuh ?). Situasi internal birokrasi, seperti ketiadaan deskripsi dan indikator kerja, serta kurangnya pengawasan atasan (dulu disebut waskat) pada berbagai instansi pemerintahan saat ini banyak memberikan peluang dan iklim yang kondusif bagi berkembangnya ‘proyek’ perselingkuhan.
Tanda-tanda Kali Yuga seperti  termuat dalam Kakawin Nitisastra (4.10, 15) juga telah mengisyaratkan bahwa karena pengaruh zaman ini, manusia—tak terkecuali aparat birokrasi menjadi kegila-gilaan, suka berkelahi dan berebut kekuasaan. Perempuan sering dijadikan sebagai titik pangkal persengketaan. Sebagai sanksinya disebutkan, bahwa aparat yang berperilaku seperti itu, mengumbar hawa nafsu dengan tiada batas serta tidak mengenal sopan santun, sudah sepantasnya untuk dienyahkan.
Kondisi demikian juga menyebabkan prinsip-prinsip moral menjadi terabaikan. Keadaan ini sangat mirip dengan apa yang disebut oleh  Giovanni Sartori sebagai tiga tindakan  politik negatif paling mutakhir. Berturut-turut adalah hilangnya etika–khususnya etika pelayanan bagi rakyat, terlalu banyaknya uang yang menggoda para penguasa dan terlalu mahalnya biaya politik hingga proses politik kian sulit dikendalikan.Tindakan politik negatif yang kepertama banyak bersumber dari kondisi anomali tersebut.
Citra birokrasi seperti itu, lalu ditambah dengan isu korupsi, kolusi dan nepotisme dengan beranekaragam bentuknya, lambatnya pelayanan, dan diikuti dengan prosedur yang berbelit-belit atau yang lebih dikenal dengan efek pita merah (red-tape) menjadikan birokrasi lebih bercitra negatif ketimbang citra yang baik atau rasional (bureau rationality), seperti yang terkandung dalam konsep birokrasi Hegelian dan Weberian.
Birokrasi dalam keadaan demikian akan sangat mengabaikan fungsi terpentingnya, yaitu sebagai agen pelayanan publik (public servant). Padahal, dalam perspektif diakronik, sesungguhnya telah terjadi pergeseran paradigma pelayanan publik dari model administrasi publik tradisional (old public administration) ke  model manajemen publik baru (new public management), dan akhirnya menuju model pelayanan publik baru (new public service). Jadi, selalu ada dinamika dalam paradigma pelayanan publik oleh birokrasi seiring dengan pesatnya perkembangan masyarakat sipil.

Perilaku Ideal

Perilaku ideal birokrasi sesungguhnya dapat dilihat dari peningkatan kualitas pelayanan publik yang meliputi aspek responsivitas,  akuntabilitas, dan efisiensi. Aspek responsivitas menghendaki agar pelayanan publik bisa memenuhi kepentingan masyarakat. Sedangkan aspek akuntabilitas  mengisyaratkan supaya pelayanan publik lebih mengutamakan transparansi dan  kesamaan akses setiap warganegara. Setiap warganegara berhak mendapatkan kesamaan akses dalam pelayanan publik yang mereka butuhkan. Proses dan harga pelayanan pelayanan publik juga harus transparan , dan didukung oleh kepastian prosedur serta waktu pelayanan. Sedangkan aspek efisiensi meliputi pemenuhan pelayanan publik yang cepat, murah, serta hemat tenaga. Untuk menjaga citra birokrasi sebagai agen pelayanan publik bisa diterapkan beberapa langkah strategis berikut.
Pertama, mengembalikan peran birokrasi dari “mengendalikan” menjadi “mengarahkan” dan dari “memberi” menjadi “memberdayakan” masyarakat. Dengan demikian birokrasi yang kerap dimaknai sebagai “master” atau “boss” yang selalu minta dilayani bisa dikembalikan sebagai “agen pemerintah” yang bekerja untuk melayani kepentingan masyarakat.
Kedua, menjaga netralitas birokrasi terhadap kekuatan politik dan golongan yang dominan sehingga betul-betul bisa berperan secara obyektif sebagai abdi negara dan masyarakat. Ketiga, mengubah sistem rekruitmen pegawai yang sebelumnya didasarkan pada “patronage system”, “spoil system” dan “nepotism” , dengan “merit system” atau “carier system”  sehingga terjamin peningkatan mutu, kreativitas, inisiatif dan efisiensi dalam birokrasi.
Keempat, profesionalisasi aparatur dalam meningkatkan kualitas sumber dayanya harus menimbulkan integritas sebagai pelayan masyarakat yang memiliki akuntabilitas (accountability), responsibilitas (responsibility), responsivitas (responsivity), dan akseptabilitas (acceptability). Kelima, pemberdayaan masyarakat, melalui pembangunan infrastruktur politik yang dimaksudkan guna meningkatkan “bargainning position” masyarakat termasuk agar mampu melaksanakan perannya sebagai “social control” terhadap tindakan-tindakan birokrasi. Parpol, LSM, mahasiswa, dan pers hendaknya tetap berkesempatan menyuarakan “pesan moral” dan “budaya malu” terhadap tindakan birokrat yang tercela, seperti melakukan korupsi dan perselingkuhan.
Birokrasi juga harus dibuat lebih profesional. Profesional berarti bahwa tidak ada “masalah” yang tidak dapat dipecahkan. Birokrat profesional selalu percaya diri (self confident) karena kemampuan memecahkan masalah (problem solving) yang selalu memihak pada kepentingan rakyat. Apabila diikuti batasan Abraham Lincoln bahwa demokrasi adalah pengejawantahan pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat, maka keberpihakan pada kepentingan rakyat mengacu pada yang terakhir. Kebebasan, keterbukaan dan kesamaan merupakan penjabaran pengertian pertama, sedangkan profesionalisme yang meliputi akuntabilitas, responsibilitas dan responsivitas adalah refleksi pengertian yang kedua.
Akhirnya, semua langkah strategis tersebut  juga untuk merealisasikan salah satu butir mutiara ajaran Bhisma kepada para Pandawa dalam Bharata Yudha: charitum shakyum samyagrajayadhi loukikam. Hanya orang berkarakter teguh dan bijaksana sajalah yang dapat memimpin pemerintahan secara baik dan bersih.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.