Nilai-nilai Demokrasi dalam Kebudayaan Bali

Kebudayaan Bali menyimpan banyak potensi nilai-nilai demokrasi yang hingga kini masih dijadikan pegangan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai itu yang merupakan lapisan pertama yaitu ide-ide yang mengkonsepsikan hal-hal yang paling substantif dalam kehidupan bermasyarakat, kemudian diikuti dengan lapisan yang lebih konkrit yaitu norma dan hukum, akan banyak menentukan corak kehidupan demokrasi masyarakat.

Baca/ unduh selengkapnya Nilai-nilai Demokrasi dalam Kebudayaan Bali

Pilkada 2010 dan Legitimasi Demokrasi Lokal

PILKADA 2010 DAN  LEGITIMASI    DEMOKRASI LOKAL

Oleh Wayan Gede Suacana

Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di masa mendatang dinilai akan banyak mengalami banyak masalah. Selain faktor teknis penyelenggaraan, masalah anggaran juga dinilai sebagai faktor penyebabnya (Bali Post, 24 Desember 2009). Lalu apa saja masalah substansial pilkada dan bagaimana menjadikannya bisa memperkuat legitimasi demokrasi lokal ?

Pilkada secara langsung  sebentar lagi akan digelar di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Bangli, Tabanan dan Karangasem. Pelaksanaan pencontrengan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di lima kota/ kabupaten itu direncanakan akan dilaksanakan serentak pada tanggal 4 Mei 2010 dengan maksud menghindari mobilisasi pemilih dan upaya efisiensi dalam penggunaan anggaran. Dengan sistem penyelenggaraan seperti itu, pilkada kali kedua yang juga menggunakan sistem pemilihan langsung ini diharapkan bisa memenuhi aspirasi rakyat.

  • Masalah Pilkada

Selain faktor teknis penyelenggaraan dan masalah anggaran, masih ada sejumlah masalah substansial yang membayangi pelaksanaan Pilkada Bali 2010. Pertama, dari segi institusional terlihat partai-partai di daerah tidak berubah dari statusnya sebagai cabang dan secara fungsional hanya berperan sebagai replikasi kepentingan dari partai (elite) pusat. Dalam konteks ini, calon kepala daerah yang akan dipilih rakyat boleh jadi bukanlah orang yang berasal dari ’bawah’. Kemunculannya yang dimungkinkan melalui pencalonan oleh partai di daerah biasanya direduksi dengan surat rekomendasi berupa ‘titipan’ nama-nama calon oleh elite partai pusat. Dalam kondisi seperti ini, Pilkada  langsung oleh rakyat menjadi tak sepenuhnya bermakna, karena mereka memilih orang yang tidak diproses melalui kelembagaan arus bawah partai.

Kedua, dari aspek budaya tampaknya masyarakat pemilih di pedesaan masih merefleksikan  Tipe Budaya Politik Subjek atau Kaula dalam terminologi Almond dan Verba (1984). Dalam tipe ini masyarakat patuh dan ikut serta dalam Pilkada karena dianggap sebagai kewajiban semata atau  akibat adanya kontrol sosial. Sebagian besar rakyat memang berduyun-duyun mendatangi  bilik suara, walau tidak memahami visi, misi, dan rencana strategis sang kandidat. Mereka tidak tertarik  lagi dengan materi kampanye yang disodorkan, tidak begitu kenal calonnya dan tidak perduli dengan hasil Pilkada nanti. Hal itu dilakukan semata-mata menghindari kontrol sosial dan kecemasan yang muncul karena melanggar norma yang sudah mapan di masyarakat.

Ketiga, kecenderungan praktik politik uang. Dalam kondisi tingkat pendidikan yang masih rendah, tingkat kemiskinan yang masih tinggi dan mulai munculnya  ‘budaya’ memberi dari pasangan calon dan ‘budaya’ menerima dari rakyat dalam setiap kunjungan kampanye. Hal ini mengakibatkan pengambilan keputusan dalam memberikan pilihan saat Pilkada tidak lagi bersifat rasional. Ada lebih banyak pertimbangan praktis pragmatis jangka pendek dalam hal pengambilan keputusan saat pencontrengan.

Keempat, perlu diwaspadai kemungkinan terjadi gejolak massa dan konflik karena sikap penolakan massa simpatisan pendukung atas kekalahan salah satu pasangan calon. Hal ini karena ketidakpuasan pada mekanisme pemilihan maupun hasil akhir kompetisi. Kecenderungan berbagai  gejolak massa dan  konflik sejatinya merupakan potret tahap perkembangan dari kedewasaan politik  masyarakat pemilih. Perbedaan afiliasi dan orientasi politik yang berujung pada gejolak massa dan konflik itu memunculkan fragmentasi politik yang tidak saja merendahkan kualitas pilihan, tetapi juga berpotensi  memperdalam disintegrasi dan instabilitas lokal.

  • Legitimasi Demokrasi

Ada sejumlah prasyarat yang mesti dipenuhi agar  Pilkada 2010 nanti juga bisa memperkuat legitimasi demokrasi lokal. Pertama, rakyat semestinya otonom dari ekspansi dan pemaksaan baik oleh tim sukses, kandidat maupun parpol pengusung pasangan calon dalam pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemberian suara dan penghitungan suara.  Segala bentuk partisipasi politik rakyat dalam setiap tahapan Pilkada tersebut murni berasal dari kesadaran sendiri dan tidak ada campur tangan serta mobilisasi dari pihak lain.

Kedua,  adanya akses pemilih, sebagai salah satu prasyarat keberadaan masyarakat sipil dalam mengetahui dan memahami siapa figur yang akan dipilih dan apa yang akan dilakukannnya nanti seandainya terpilih. Dengan begitu masyarakat pemilih sudah dapat mengetahui dan memahami dengan baik track record, kapabilits, visi, misi, program dan rencana strategis masing-masing kandidat yang akan dipilihnya.

Ketiga, berkembangnya arena kompetisi yang sehat dimana masing-masing pasangan calon kepala daerah bisa mengatur diri mereka sendiri dengan tetap mengembangkan saling pengertian yang mutual diantara mereka. Penggunaan cara-cara intimidasi, paksaan, money politics, dan berbagai jenis sumbangan berlabel ‘dana bantuan’ oleh pasangan calon  sejatinya tidak sejalan dan menghambat tujuan legitimasi demokrasi lokal.

Keempat, birokrasi, TNI-Polri, pers dan KPUD  tetap bersikap netral dan adil terhadap semua pasangan calon. Semua institusi ini tidak boleh memihak walaupun mantan pimpinannya atau salah satu anggota korps-nya ikut berkompetisi dalam Pilkada Bali.

Kelima, kompetisi antar kandidat bisa dimaknai sebagai pencarian solusi bersama, yang di dalamnya  tidak saja berisi kesiapan saat memperoleh kekuasaan (konsekuensi kemenangan), tetapi juga rela menerima kekalahan (prinsip toleransi) dan (yang terpenting) mau membangun daerah bersama-sama. Setiap pasangan calon kepala daerah dan wakilnya tidak hanya siap menang, tetapi juga siap kalah. Pasangan tersebut, baik yang menang maupun yang kalah selanjutnya diharapkan tetap mengembangkan sikap dialog, negosiasi, komunikasi, kerjasama dan saling pengertian yang mutual demi keberlanjutan  pembangunan  Bali mendatang.

Penulis, dosen Ilmu Pemerintahan, Fisipol Universitas Warmadewa. Tulisan ini pernah dimuat di Harian Bali Post

Budaya Politik Lokal

MEMBANGUN BUDAYA POLITIK LOKAL

Oleh

Wayan Gede Suacana

Masyarakat Bali menjelang pilkada pada bulan Mei nanti masih cenderung memperlihatkan bentuk budaya politik campuran yakni Subjek Partisipan. Walaupun tidak seantusias sebagaimana keikutsertaan mereka dalam pilkada sebelumnya, masyarakat masih patuh dan ikut serta dalam pilkada karena dianggap sebagai kewajiban semata atau  akibat adanya kontrol sosial.

Pada pilkada sebelumnya sebagian besar rakyat pemilih berduyun-duyun mendatangi  bilik suara, walau tidak memahami visi, misi, dan rencana strategis sang kandidat, tidak tertarik  dengan materi kampanye yang disodorkan, tidak begitu kenal calonnya dan tidak perduli dengan hasil pilkada nanti. Namun, hal itu dilakukan semata-mata untuk menghindari kontrol sosial dan kecemasan yang muncul karena melanggar norma yang sudah mapan di masyarakat. Hanya sebagian kecil masyarakat yang ikut pilkada karena kesadaran akan hak-hak politiknya. Mereka berpartisipasi dalam pilkada dengan keyakinan bahwa kepesertaannya dalam pilkada adalah metode untuk mengevaluasi, memilih kepala dan wakil kepala daerah dan untuk mempengaruhi arah kebijakan daerah.

Secara umum masyarakat yang memiliki bidang prioritas peralihan dari subjek ke partisipan akan cenderung mendukung pelaksanaan pilkada dan memberikan dukungan terhadap sistem yang demokratis. Dalam budaya subjek partisipan tersebut sebagian warga negara telah memiliki orientasi-orientasi masukan yang bersifat khusus dari serangkaian orientasi pribadi sebagai seorang partisipan. Sementara itu sebagian warga negara yang lain terus diarahkan dan diorientasikan kearah suatu struktur pemerintahan otoritarian dan secara relatif memiliki rangkaian orientasi pribadi yang pasif. Dengan demikian, terjadi perbedaan orientasi pada masyarakat, sebagian yang cenderung mendorong proses partisipasi aktif warga negara, sebagian lain justru sebaliknya bersifat pasif. Masyarakat dengan pola budaya itu, orientasi budaya partisipan dapat mengubah karakter sebagai bagian dari budaya subjek. Hal itu karena terjadi dalam kondisi yang saling berebut pengaruh antara orientasi demokrasi dan otoritarian. Persoalannya masyarakat harus mampu mengembangkan sebuah bentuk infrastruktur politik mereka sendiri yang berbeda. Meskipun dalam beberapa hal tidak dapat menstransformasikan sub-kultur subjek kearah demokratis, mereka dapat mendorong terciptanya bentuk-bentuk perubahan.

Di samping itu dalam budaya politik campuran seperti itu berpotensi berkembang apa yang oleh Gandhi disebut sebagai salah satu dosa sosial yaitu kehidupan politik tanpa dilandasi oleh prinsip dasar (politics without principles). Kehidupan politik lebih mengedepankan permainan uang, kata dan perebutan kekuasaan sebagai gejala infantilisme yang jauh dari dunia pikir, refleksi dan kontemplasi.

  • Beberapa Prinsip

Ada beberapa prinsip yang mesti dipegang oleh pihak-pihak yang berkompetisi dalam pilkada untuk bisa membangun budaya politik di tingkat lokal.

Pertama, menghargai hak-hak individu dengan tetap berpegang pada ajaran Tat Twam Asi (toleransi tanpa menonjolkan perbedaan). Hal ini merupakan prasyarat mendasar yang perlu dijadikan acuan bersama dalam merumuskan politik demokratis yang berbasiskan pada nilai-nilai kearifan lokal. Praktik ini akan menjadikan setiap krama Bali memiliki semangat penghargaan terhadap heterogenitas, dialog kultural, trans-kultural,  inklusivisme, pertukaran mutual, toleransi dan keterbukaan yang kritis. Memandang sesama krama, apapun perbedaannya sebagai saudara bukan sebagai musuh yang harus dihancurkan. Kedua, setiap kandidat bupati/ walikota berkomitmen untuk mewujudkan kebaikan bersama serta rela berkorban untuk kepentingan rakyat. Dalam Kakawin Nitisastra (Sargah XIII:9 Wirama Sardulawikridita) dinyatakan bahwa pangkal kesulitan yang terbesar bagi manusia tersembunyi dalam dirinya sendiri. Nafsu ingin berkuasa menyebabkan orang tak dapat mencapai kebaikan yang dicita-citakan. Itu pula yang menyebabkan semua pengetahuan yang dikumpulkan sejak lama hilang. Kemudian tidak dapat dicari akhirnya habis tanpa meninggalkan bekas. Oleh karena itu dalam kitab Arthasastra ditegaskan bahwa pemimpin berkewajiban mewujudkan kebaikan bagi rakyatnya. Menurut Kautilya, penulis buku ini, pemimpin harus berprinsip lebih banyak menyediakan waktu untuk rakyat. Ia harus bisa membagi waktu: 4 jam untuk istirahat, 3 jam untuk makan dan hiburan, serta selebihnya diabdikan kepada rakyat. Seorang pemimpin harus rela mengorbankan sebagian besar waktunya untuk melayani kepentingan rakyat.

Ketiga, hak dipilih dan memilih dilandasi dengan kearifan lokal seperti “de ngaden awak bisa” dan “de ngulurin indria” bisa dipergunakan sebagai nilai kontrol dan kualitas moral untuk mengendalikan ambisi untuk berkuasa (Zuhro, 2009). Disamping itu dengan “paras paros”  akan bisa saling memberi dan menerima pendapat orang lain, “tatas”, “tetes” atau kehati-hatian dalam bertindak, “salunglung sabayantaka” atau bersatu teguh bercerai runtuh serta “merakpak danyuh” yang dimaknai perbedaan pendapat tidak harus menghilangkan persahabatan (Suastika, 2005). Nilai-nilai kearifan lokal ini tidak hanya diketahui tetapi juga dimaknai dan dilaksanakan dalam konstelasi politik nanti.

Keempat, pelibatan lembaga-lembaga masyarakat sipil yang menjadi wadah bagi masyarakat di luar lembaga adat. Lembaga-lembaga tersebut antara lain Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali, Majelis Desa Pakraman (MUDP, MMDP), Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI),  Para tokoh terutama di kedua lembaga yang pertama ini menjadi strategis ketika masih berlaku tradisi pemisahan politik dan adat. Kedua lembaga ini semestinya bisa memberikan rambu-rambu pada aktivitas politik di lapisan masyarakat bawah (grass roots). Kelima, tetap menjaga tradisi kebebasan berserikat dan berkumpul yang disalurkan melalui forum musyawarah, seperti “paruman” yang dilaksanakan secara berkala di balai desa. Dalam “paruman” krama dilatih berdemokrasi dengan tetap menghormati pendapat krama lainnya serta pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat. Tradisi ini bisa tetap dikembangkan dalam hajatan pilkada nanti.

Beberapa prinsip itu setidaknya akan membantu untuk melembagakan partisipasi politik secara substansial yang lebih berorientasi pada nilai, kesadaran dan sikap kesukarelaan individu untuk terlibat dan peduli pada problem sosial politik, ekologis dan ketertiban lingkungan. Peluang munculnya distorsi partisipasi akibat pergulatan berbagai kepentingan yang bernuansa ekonomi-politik akan bisa diminimalkan. Contohnya, penghindaran pada politik uang yang merajalela dan mengacaukan proses partisipasi politik sehingga yang terjadi adalah mobilisasi kelompok yang dimotori oleh semangat ‘jalan pintas’ untuk meraih kekuasaan.. Ketika politik uang merebak guna meraih kekuasaan dengan  menghalalkan segala cara, maka hal ini mengindikasikan de-moralisme politik dan de-institusionalisasi partisipasi warga yang mengingkari tujuan reformasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis.

Penulis, dosen Ilmu Pemerintahan

Fisipol Univ. Warmadewa

Strategi Budaya dalam Otonomi Daerah

STRATEGI BUDAYA DALAM

OTONOMI DAERAH

Oleh Wayan Gede Suacana

Manifestasi empirik paradigma yang dianut dalam berotonomi daerah saat ini adalah perubahan struktur kewenangan dan orientasi dari sistem otoritarian-sentralistik menjadi demokratis-desentralistik. Kewenangan daerah sangat besar sesuai dengan paradigma otonomi yang luas, bulat dan utuh, sebaliknya kewenangan pusat dan provinsi sangat limitatif. Dalam prakteknya, kondisi ini sering meninggalkan persoalan, seperti mis-persepsi antara gubernur dan bupati/ walikota (Bali Post, 30/11-2004) dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pergeseran kewenangan dan orientasi tersebut, lebih memungkinkan berlangsungnya perubahan mendasar dalam karakteristik relasi kekuasaan antara daerah-daerah dengan pusat serta membuat daerah kabupaten/ kota diberikan keleluasaan untuk menghasilkan kebijakan daerah tanpa adanya campur tangan dari pusat. Pada tataran konseptual, praktek tersebut dilandasi oleh pemikiran Mawhood (1987) tentang desentralisasi politik, yakni devolusi kekuasaan dari pemerintah pusat ke  daerah untuk mewujudkan persamaan hak-hak politik, akuntabilitas dan responsivitas lokal.

Untuk mencapainya, pemerintah daerah harus memiliki wilayah kekuasaan yang jelas, pendapatan daerah sendiri, DPRD yang mampu mengontrol eksekutif daerah, serta kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Dengan begitu, desentralisasi politik akan mampu menciptakan democratic governance, dimana rakyat memiliki akses yang lebih besar dalam mengawasi jalannya pemerintahan di daerah. Sebaliknya, pemerintah daerah akan lebih responsif terhadap berbagai aspirasi dan tuntutan rakyat.

o Problema Otonomi

Namun, hingga akhir pelaksanaan UU No. 22 tahun 1999 dan menjelang pemberlakuan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terbukti masih banyak dijumpai ketidaksesuaian dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya.

Pertama, adanya persepsi bahwa provinsi tidak lagi memiliki otoritas administratif terhadap kabupaten/kota. Provinsi terkesan ‘takut’,  bahkan ‘minder’  untuk menyentuh domein pemerintahan kabupaten /kota, sehingga lebih bersikap menghindari kemungkinan munculnya tuduhan bahwa provinsi mencampuri urusan rumah tangga kabupaten/ kota. Desi Fernanda (2000), dan Tri Widodo (2001), menyebut keadaan di mana provinsi merasa kehilangan rasa percaya diri, takut dan minder untuk berurusan dengan kabupten/kota, sebagai sindrom inferioritas. UU No. 32 tahun 2004 agaknya berupaya mengadopsi problema ini dengan mempertimbangkan perlunya perhatian terhadap aspek-aspek hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintahan daerah.

Kedua, pengalihan kekuasaan kepada daerah-daerah, dari orientasi sistem otoritarian-sentralistik menjadi demokratis-desentralistik, (dalam batas tertentu) telah memicu konsolidasi parameter-parameter primordialisme dalam komunitas politik lokal, yang bisa menyuburkan berkembangnya “daerah-isme” secara berlebihan. Padahal, otonomi bukan dan tidak bisa dijadikan sebagai instrumen untuk menjustifikasi penyangkalan terhadap keindonesiaan,  sekaligus sebagai pembenaran atas kebangkitan sikap egoisme kelompok (suku, agama, ras), eksklusivisme teritorial (wilayah, daerah, kawasan), primordialisme, serta sikap intoleran terhadap orang atau kelompok lain.

Ketiga, implementasi otonomi daerah selama ini juga masih meninggalkan sejumlah persoalan seputar talik-ulur hubungan keuangan pusat dan daerah, hubungan eksekutif dan legislatif di daerah, serta penataan institusi dan mekanisme lokal. Akibatnya, penerapan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 22 tahun 1999 lalu telah banyak menimbulkan perdebatan wacana, yang menyoroti berbagai persoalan __sebagian ditengarai akibat kelahiran prematur UU ini pada  5 tahun silam.

Akan tetapi, ada satu persoalan yang jarang dicermati, yaitu persoalan “keterbatasan cakrawala” dalam melihat proses otonomi itu sendiri. Otonomi daerah selama ini hanya dilihat dalam cakrawala geo-politik yang terbatas, sebagai proses “terlepasnya” daerah-daerah dari pusat, yang kemudian diberikan kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam konteks kajian budaya (cultural studies), cara pandang demikian menjadi parsial karena batas-batas geo-politik dan sosio-kultural sudah mencair dari kesatuan-kesatuan sosial yang ada sebelumnya. Implikasinya, provinsi /kabupaten / kota tidak lagi dapat menentukan, mendefinisikan diri dan lingkungannya dalam kerangka berpikir dan bertindak secara utuh sebagaimana sebelumnya.

o Prinsip Heteronomi

Dalam kondisi seperti itu, tidak berlebihan harapan untuk memaknai otonomi dalam kerangka perubahan kultural yang lebih luas dan holistik, yang didalamnya berbagai keuntungan bisa diperoleh. Konsepsi JF Lyotard (1989), misalnya, menekankan prinsip “pengaturan”, yang disebut: “postmodernisme”. Prinsip tersebut dibangun berdasarkan “dekonstruksi” terhadap apa yang disebut sebagai Narasi Besar (berbagai asumsi mengenai universalitas, homogenitas dan sentralitas), untuk kemudian berpencar ke arah “narasi-narasi kecil” (berbagai asumsi mengenai heterogenitas, pluralitas dan lokalitas). Oleh karena itu, kenyataan yang sangat relevan bagi postmodernisme adalah multikulturalisme yang berusaha menembus “pengkotakan” dan batas-batas dualisme yang ada. Begitupun kewajiban yang sangat relevan bagi postmodernisme adalah kewajiban untuk menghormati hak-hak untuk berbeda secara budaya (the right of cultural diversity).

Sebagai realisasinya, Piliang (2003), menganjurkan agar perspektif untuk melihat otonomi diperluas, dengan melihat otonomi sebagai sebuah jaringan (web), yang di dalamnya dapat dibangun garis-garis hubungan antar budaya (trans-cultural) yang sangat kaya, inilah filsafat trans-politics. Di dalam jaringan kultural tersebut, setidak-tidaknya terdapat tiga relasi kultural yang dapat dibangun, yaitu antardaerah (local-local), antar daerah dan pusat (local-center), antara daerah dan unsur-unsur global (local-global).

Perspektifi otonomi demikian, diistilahkannya dengan heteronomi yakni sebuah prinsip pengaturan yang menghargai heterogenitas. Di dalamnya, keanekaragaman cenderung dilihat sebagai sebuah hal yang positif dan produktif dalam upaya pengembangan berbagai bentuk kreativitas (daerah, suku, agama). Berbagai unsur budaya yang plural diberikan hak hidup secara adil, di dalam sebuah ruang demokratisasi kultural.

Dengan paradigma heteronomi, otonomi daerah dipandang dari sudut postmodernisme dan multikulturalisme, yakni proses dekonstruksi terhadap struktur pemerintah Orde Baru, yang bersifat otoritarian-sentralistik. Lalu, dilanjutkan dengan proses rekonstruksi “narasi-narasi kecil”, berupa daerah-daerah otonom yang plural dan terpinggirkan, yang diharapkan dapat meregulasi dirinya masing-masing.  Tahap ini perlu “pengaturan bersama” agar narasi-narasi kecil tersebut  tak berubah wujud menjadi “fasis-fasis kecil”, yang didasari oleh primordialisme. Setiap komunitas dibiarkan hidup dengan wacana dan rasionalitas lokal masing-masing yang selama ini sudah “jalan” sebagai bentuk kehidupan yang diakrabi, menjadi sebuah tradisi. Tradisi semacam ini dengan “rasionalitas lokal” masing-masing dapat diketegorikan ke dalam terminologi Kuhn (1962) sebagai “paradigma”, yang dalam realitas masih sangat membutuhkan toleransi.

Oleh sebab itu, dalam implementasi UU No. 32 tahun 2004 ke depan, otonomi daerah seyogianya dilihat (kembali) sebagai “persoalan bersama”, yang di dalamnya daerah tidak saja memikirkan kepentingan dan masa depannya sendiri (prinsip otonomi), tetapi juga “nasib” daerah tetangganya, atau sebaliknya (prinsip toleransi). Artinya, lewat prinsip otonomi, daerah tidak hanya memanfaatkan peluang “kebebasan bertindak” yang diperoleh, tetapi juga dapat mengembangkan sikap dialogis, sikap negosiatif, sikap saling persuasif, sikap komunikatif, dan sikap saling pengertian yang mutual.

Dengan paradigma heteronomi tersebut juga terkandung semangat penghargaan terhadap heterogenitas, dialog kultural, trans-kultural, multikulturalisme, inklusivisme, pertukaran mutual, toleransi dan keterbukaan yang kritis. Semuanya itu, merupakan fondasi dan strategi budaya otonomi daerah dalam rangka membangun masa depan bersama yang lebih baik.

Tata Pemerintahan Desa

TRANSFORMASI DEMOKRASI DAN OTONOMI

DALAM TATA PEMERINTAHAN DESA

Oleh:

I Wayan Gede Suacana

RINGKASAN

Penelitian  ini membicarakan “Transformasi Demokrasi dan Otonomi dalam Tata Pemerintahan Desa Mengwi Era Transisi: Perspektif Kajian Budaya”. Dalam memahami persoalan  ini dicermati sosok tata pemerintahan desa seiring berakhirnya kekuasaan Orde Baru. Dalam era transisi yang dimulai sejak 1998 terjadi pergeseran sistem  pemerintahan dari yang berorientasi pada negara ke masyarakat, dari sistem otoritarian ke egalitarian, dan dari praktik pemerintahan (government) menjadi tata pemerintahan (governance). Kondisi ini disertai dengan implementasi kebijakan demokratisasi dan desentralisasi hingga ke tingkat desa yang menggeser pola hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat-daerah dengan desa.

Namun, masih ada beberapa persoalan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, khususnya di tingkat desa. Adanya kesenjangan antara kenyataan (das sollen), yakni masih adanya persoalan hubungan dalam sistem dualitas desa dan harapan (das sein) bagi terwujudnya tata pemerintahan di tingkat desa mendorong dilaksanakannya penelitian ini. Persoalan khusus yang dicermati adalah transformasi demokrasi dan otonomi desa yang terjadi selama era transisi, yakni era pascakeruntuhan rezim Orde Baru (1998-2008). Permasalahan pokok penelitian ada tiga. Pertama, bagaimanakah transformasi demokrasi dalam tata pemerintahan desa era transisi? Kedua, bagaimanakah transformasi otonomi dalam tata pemerintahan desa era transisi? Ketiga, apakah implikasi dan makna transformasi demokrasi dan otonomi desa bagi pengembangan tata pemerintahan?

Secara umum tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan transformasi demokrasi dan otonomi dalam tata pemerintahan Desa Mengwi era transisi; menjelaskan perluasan proses pengelolaan tata pemerintahan desa melalui keterlibatan stakeholders, baik dalam bidang sosial dan politik maupun pendayagunaan sumber daya alam dan keuangan desa; dan menganalisis penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang diarahkan demi kepentingan masyarakat desa. Secara khusus tujuan penelitian ini, yakni pertama, mendeskripsikan transformasi demokrasi dalam tata pemerintahan desa era transisi; kedua, menjelaskan transformasi otonomi dalam tata pemerintahan desa era transisi; dan ketiga, menganalisis implikasi dan makna transformasi demokrasi dan otonomi desa bagi pengembangan tata pemerintahan.

Penelitian ini memiliki manfaat akademik. Adapun manfaat akademiknya adalah pertama, dapat menemukan kerangka pemikiran yang lebih luas mengenai tata pemerintahan desa berikut transformasi demokrasi dan otonominya yang mengarah pada penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi; kedua, memberikan sumbangan pemikiran baru mengenai penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang baik dan demokratis serta sumbangannya untuk pengembangan kajian budaya; dan ketiga, membangun dasar pijakan untuk penelitian lanjutan tentang transformasi demokrasi dan otonomi dalam tata pemerintahan desa yang menggunakan perspektif kajian budaya.

Selain itu, secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi elemen pemerintah desa dan semua pihak terkait (stakeholders), seperti: kepala desa, BPD, dan masyarakat sipil sehingga bisa lebih memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan responsibilitas dalam upaya mengembangkan tata pemerintahan desa. Namun, bagi pemerintah pusat dan daerah, yakni bisa mendapatkan rekomendasi alternatif untuk memformulasikan kebijakan publik (undang-undang dan peraturan daerah) yang berkaitan dengan isu penguatan tata pemerintahan desa.

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif yang menggambarkan transformasi demokrasi dan otonomi dalam tata pemerintahan desa pada era transisi. Di samping itu, di sini digali berbagai bentuk transformasi demokrasi dan otonomi berikut implikasi dan maknanya bagi pengembangan tata pemerintahan desa. Hal ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama, dilakukan pengumpulan data baik primer maupun sekunder. Tahapan kedua, memilih teori untuk mengkaji data. Tahapan ketiga, menganalisis dan menginterpretasikan data yang telah diseleksi. Tahapan keempat, melakukan penulisan dan konstruksi seluruh hasil penelitian. Dalam kaitan itu, untuk mencapai tujuan tersebut digunakan teori Demokrasi, teori Demokrasi Politik, Teori Demokrasi Substansial, Teori Desentralisasi dan teori Budaya Politik. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan Transpolitika dan Postrukturalisme.

Untuk mengetahui hasil penelitian ini, yakni dapat dipaparkan sebagai berikut. Pertama, dari analisis era transisi berdasarkan kriteria normatif dan sosiologis yang difokuskan pada saat awal era transisi, yaitu sejak berakhirnya kekuasaan pemerintahan Orde Baru (1998) ke pemerintahan berikutnya serta sifat relasi kekuasaan antara pemerintahan supradesa dengan desa yang dimanifestasikan dalam sifat kendali legislasi, realitasnya era transisi dapat dibagi menjadi tiga. Era transisi pertama (1998-1999) masih menyisakan kuatnya pengaruh pusat serta penyeragaman dalam pengaturan pemerintahan desa yang merupakan masa akhir berlakunya UU No. 5/ 1979 tentang Pemerintahan Desa. Era transisi kedua (2000-2004) merupakan puncak liberalisasi politik dengan pemberian otonomi yang sangat luas bagi daerah dan desa dengan pemberlakuan UU No. 22/ 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Era transisi ketiga (2005-2008), yakni kecenderungan untuk menata kembali beberapa kewenangan daerah dan desa oleh pusat dengan pemberlakuan UU No. 32/ 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72/ 2005 tentang Desa.

Kedua, dari analisis transformasi demokrasi dalam tata pemerintahan desa, realitasnya demokrasi desa dalam era transisi pertama bersifat otoritarian-leviathan yang seragam, tidak begitu banyak pilihan dalam pelaksanaan demokrasi desa. Istilah, struktur, fungsi dan mekanisme dalam menjalankan pemerintahan desa sudah dibakukan. Paradigmatik pengaturan politik yang bersifat otoritarian tidak memberikan peluang yang cukup bagi munculnya perbedaan dalam corak dan tata cara pengaturan dalam pemerintahan desa. Dalam era transisi kedua terjadi transformasi mendasar ke demokrasi libertarian-liliput dengan penggantian Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang sebelumnya bersifat korporatis dengan kekuasaan monolitik di tangan kepala desa menjadi Badan Perwakilan Desa (BPD-1) yang jauh lebih demokratis sehingga dapat menghasilkan relasi kuasa yang lebih berimbang. Kondisi ini meningkatkan keleluasaan desa untuk berkreasi dalam menyusun kebijakan desa yang disesuaikan dengan adat-istiadat, kebutuhan, dan aspirasi warga. Memasuki era transisi ketiga demokrasi desa kembali bertransformasi ke arah pola demokratis-prosedural, yakni perombakan tata kelembagaan dan proses demokrasi lewat pembentukan lembaga baru Badan Permusyawaratan Desa (BPD-2) yang fungsinya jauh lebih lemah dibandingkan dengan fungsi BPD-1 sebelumnya.

Ketiga, dari analisis transformasi otonomi dalam tata pemerintahan desa, realitasnya otonomi desa dalam era transisi pertama masih bersifat sentralistis-homogenitas yang terbelenggu dalam pola sentralistis, homogen dengan struktur yang hierarkis sehingga sulit membawanya ke luar dari sistem yang telah ditentukan sebelumnya oleh pusat. Kondisi ini menyulitkan pengaturan tata pemerintahan desa yang masih menganut pola dualitas. Dalam era transisi kedua ada transformasi otonomi yang bersifat desentralistis-heterogenitas dengan pemberian otonomi yang lebih luas hingga ke tingkat desa. Sebelumnya, bidang pelayanan didekonsentrasikan kepada desa, sedangkan pengambilan keputusan strategis menyangkut desa tetap terpusat di Jakarta. Transformasi dari sentralisasi ke desentralisasi kekuasaan terjadi dengan mengembangkan tata pemerintahan desa yang berbasiskan keberagaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam era transisi ketiga, otonomi desa kembali bertransformasi menuju bentuk heterogenitas-resentralistis dengan menguatnya kontrol negara via pemerintah supradesa terhadap desa lewat kebijakan tentang desa, terutama dalam hal pembentukan, penghapusan, penggabungan, pengaturan perangkat pemerintahan desa, keuangan desa, ataupun pembangunan desa. Semua hal itu dilakukan oleh perangkat pemerintahan kabupaten yang ditetapkan lewat peraturan daerah dengan acuan kebijakan pemerintah pusat.

Keempat. dari analisis implikasi transformasi demokrasi dan otonomi desa itu, realitasnya ada tuntutan akan penguatan institusi-institusi demokratis, peningkatan partisipasi masyarakat, dan pembuatan pelayanan publik yang lebih tranparan, akuntabel dan responsif terhadap kepentingan masyarakat desa. Pemerintah desa tidak lagi berjalan dan mengatur dirinya sendiri sebagaimana halnya praktik sebelumnya, tetapi sudah dikontrol dan diimbangi dengan kondisi masyarakat sipil dan masyarakat politik (BPD-1 dan 2) yang aktif, artikulatif, dan terorganisasi. Transformasi demokrasi dan otonomi bermakna terhadap penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam tata pemerintahan desa. Kehadiran masyarakat sipil yang terwadahi dalam berbagai organisasi sosial desa yang berani mengartikulasikan kepentingan masyarakat desa merupakan sebuah arus balik hegemoni negara yang berlangsung sebelumnya. Begitu pula parlemen desa (terutama BPD-1) selaku masyarakat politik sudah bertindak selaku mediating structure atau instansi perantara yang menerjemahkan kekuasaan negara pada level yang terbawah menjadi pemerintahan berdasarkan hukum, yaitu transpormasi dari the rule of power menjadi the rule of law.

Selanjutnya, ada beberapa temuan baru dalam penelitian ini. Pertama, terjadi transformasi dari demokrasi Normatif yang bersifat otoritarian-leviathan pada era transisi pertama menjadi demokrasi substansial yang bersifat libertarian liliput pada era transisi kedua. Kondisi ini diikuti oleh terjadinya minimalisasi dominasi birokrasi desa yang kemudian diimbangi oleh peran Badan Perwakilan Desa (BPD-1) maupun institusi-institusi informal desa, seperti: banjar adat, desa adat dan sekeha teruna. Perimbangan peran antarlembaga dalam era transisi kedua merupakan bagian dari modal sosial yang di dalamnya berkembang nilai-nilai partisipasi secara otentik.

Kedua, demokrasi substansial yang bersifat libertarian-liliput dalam era transisi kedua cenderung bertransformasi kembali menjadi demokratis prosedural dalam era transisi ketiga. Keberadaan Badan Perwakilan Desa (BPD-1) digantikan menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD-2) selaku badan legislatif baru di desa. Peran mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa tetap ada, tetapi minus hak untuk meminta pertanggungjawaban kepala desa.

Ketiga, terjadi transformasi otonomi yang bersifat sentralistis-homogenitas pada era transisi pertama menjadi otonomi desentralistis-heterogenitas pada era transisi kedua. Perspektif tata pemerintahan yang meminimalkan peranan negara (governance as the minimal state) lalu diterapkan dengan meminimalkan intervensi pemerintah pada kehidupan masyarakat desa. Masyarakat mempunyai otonomi yang luas untuk mengatur dirinya sendiri karena peran pemerintah dibatasi, yakni sebagai regulator dan fasilitator saja. Begitu pula, sudah ada semacam mekanisme, praktik dan tata cara pemerintah, dan warga desa mengatur sumber daya mereka serta memecahkan masalah-masalah publik yang muncul.

Keempat, otonomi desentralistis-heterogenitas pada era transisi kedua bertransformasi kembali menjadi otonomi yang bersifat heterogenitas-resentralistis dalam era transisi ketiga. Pemerintah supradesa menarik kembali beberapa hak otonomi desa sehingga tidak sepenuhnya menciptakan lingkungan yang bisa memfasilitasi masyarakat politik dalam lembaga legislatif desa, di samping masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi di desa dapat bersinergi dengan pemerintah desa.

Kelima, kondisi transformasi demokrasi dan otonomi yang bersifat dinamis-fluktuatif dalam era transisi tersebut sangat mempengaruhi perkembangan tata pemerintahan desa. Perkembangan tata pemerintahan desa yang sudah baik dalam era transisi kedua kembali meredup dalam era transisi ketiga seiring peran pemerintah supradesa yang dalam batas tertentu–walau tidak sebesar dan sekuat seperti dalam era transisi pertama—telah ikut menahan laju transformasi demokrasi dan otonomi desa. Dalam hal ini tampak masih belum adanya konsistensi dalam komitmen dan political will pemerintah untuk menerapkan kebijakan demokrasi dan otonomi yang mendorong terwujudnya tata pemerintahan desa.

Simpulan penelitian ini adalah transformasi demokrasi dan otonomi dalam tata pemerintahan desa yang berupa implementasi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat telah dimulai sejak akhir era transisi pertama, mencapai puncak pada era transisi kedua, dan kembali menyurut pada era transisi ketiga. Transformasi demokrasi desa yang hakikatnya merupakan perubahan struktur, fungsi, dan mekanisme pemerintahan desa bisa menjadi lebih demokratis dengan tetap memperhatikan pelembagaan partisipasi politik warga, kontrol efektif lembaga perwakilan desa dan kekuatan kritis, transparansi dalam proses kebijakan desa, serta adanya akuntabilitas kepada masyarakat desa selaku pemilik kedaulatan. Transformasi otonomi desa bermakna penghormatan pluralitas, kearifan lokal, penerapan desentralisasi dan memberikan kewenangan kepada desa dalam menangani urusan yang secara asli memang menjadi kewenangannya dalam bingkai negara kesatuan.

Kata-kata kunci: transformasi demokrasi dan otonomi, relasi kuasa supradesa-desa, dinamika tata pemerintahan desa, kajian budaya

DEMOCRACY AND AUTONOMY TRANSFORMATION
IN THE GOVERNANCE OF MENGWI VILLAGE
IN THE TRANSITION ERA:
A CULTURAL STUDIES PERSPECTIVE

I Wayan Gede Suacana

ABSTRACT

This study discusses “Democracy and Autonomy Transformation in the Governance of Mengwi Village in the Transition Era: A Cultural Studies Perspective”. The problem investigated was the shift in the nation’s approach to the policy of villages after the reign of New Order.  In this era, the policy of democratization and decentralization appeared till the village level. However, the policy was not totally implemented in the villages. The aims of this study are: to describe democracy transformation in the village governance in the transition era, to clarify autonomy transformation in the village governance in the transition era, and to analyze the implication and the sense of democracy and autonomy transformation to the development of village governance.
This study was conducted employing qualitative method. Various forms of democracy and autonomy transformation in the village governance took place during the transition era. In the first stage, the primary and secondary data were collected. In the second stage, the theory applied for examining the data was chosen, and in the third stage, the collected and classified data were analyzed and interpreted. In the fourth stage the results of the study were reported and constructed. The theories applied in this study include; democracy, political democracy, substantial democracy, decentralization and political culture. The approaches applied were Tranpolitic and post-structuralism.
The results of the study showed that; first, the village democracy in the first transition era (1998-1999) was mostly still uniform, and there were not many choices in the implementation of the village democracy. The village autonomy was still blocked in centralistic pattern, homogeneous with hierarchical structure. Second, in the second transition era (2000-2004) the role of the village representatives became so democratic accompanied by the extended village autonomy. Third, in the third transition era (2005-2008) democracy became retransformed to the procedural pattern accompanied by the strengthening of supra village government power  decreasing the autonomy of the villages. Fourth, democracy and autonomy transformation contributed to the demand for the strengthening of democracy institutions, better community participation and more accountable public services, transparence and responsiveness to what was needed by the people. Fifth, democracy and village autonomy transformation, in addition to having the sense of involving the active participation of the society in the village governance, also had the sense of strengthening the civil and political society in every village social organization which actualized what was needed by the society. This condition at the same time functioned as the responses to nation’s hegemony through the supra village government which took place until the first transition era.

Key words: democracy and autonomy transformation, supra village power relation, dynamic of village governance, cultural studies.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.